Dirut Pos Indonesia Bantah Tudingan Laporan Keuangan Tak Transparan
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono membantah tuduhan bahwa manajemen tidak menjalankan tata kelola dengan baik, dan melakukan praktik pemolesan laporan keuangan.
Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) merupakan isu lama sejak 2017. Itu sebabnya, saat ini dirinya tidak memusingkan tuduhan tersebut.
"Ini masalah diulang-ulang, dan saya tegaskan tuduhan yang dilontarkan kepada manajemen itu tidak benar," kata Gilarsi, usai menghadiri acara paparan kinerja penyaluran bantuan sosial, Senin (6/7)
Ia juga membantah anggapan bahwa manajemen Pos Indonesia telah memoles laporan keuangan, sehingga kondisi yang dilaporkan adalah pencapaian laba. Menurut Gilarsi, selama ini perseroan menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kredibel, sehingga tuduhan pemolesan laporan tersebut tidak berdasar.
Gilarsi juga membantah adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam aksi korporasi pelepasan kepemilikan Pos Indonesia pada PT Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah melalui prosedur, dan dengan sepengetahuan dari pemegang saham, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
"Pelepasan kepemilikan perseroan di Bank Mantap itu sudah sesuai prosedur, dan kami tidak bisa melepas aset ataupun kepemilikan di perusahaan afiliasi tanpa sepengetahuan pemegang saham," ujarnya.
(Baca: Serikat Pekerja Pos Indonesia Tuntut Direksi Jelaskan Laporan Keuangan)
Sementara, Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta mengatakan, pada 2019 perseroan masih tetap membukukan laba. Meski demikian, ia tidak mau mengungkapkan berapa perolehan nilainnya.
"Tahun lalu alhamdullilah laba, tapi mungkin saya tak menjawab ini dulu. Hari ini fokus soal bansos saja ya," kata Ihwan.
Sebelumnya, menuntut jajaran direksi Pos Indonesia dicopot, karena dinilai tidak transparan dan memalsukan laporan keuangan perseroan. Selain itu, dewan direksi juga dinilai tidak menjalankan tata kelola yang baik, dan sarat praktik KKN.
