Pimpinan DPR Sebut Komisi VII Tak Minta Dana, Hanya Awasi CSR BUMN
Pimpinan DPR RI akhirnya memanggil Komisi VII pada Senin (6/7) untuk dimintai keterangan terkait permintaan program tanggung jawab sosial atau CSR dari BUMN Pertambangan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meluruskan isu-isu yang menyudutkan anggota dewan.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan itu mendengarkan penjelasan langsung dari Komisi VII. Keduanya juga mendengarkan rekaman yang berisi permintaan CSR yang membuat gaduh publik.
Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan DPR menyatakan Komisi VII hanya menjalankan fungsi pengawasan agar program CSR bisa berjalan dengan baik. "Pelibatan anggota DPR tidak dalam bentuk uang dan dana, tapi barang seperti masker, hand sanitizer, dan bantuan bentuk lain yang diberikan langsung ke pihak-pihak terkait," ujar Gobel dalam Konferensi Pers pada Senin (6/7).
(Baca: DPR dan ESDM Sepakati Asumsi Makro Sektor Energi untuk RAPBN 2021)
Gobel pun berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan polemik mengenai program CSR BUMN Pertambangan. Pasalnya, isu tersebut sudah menjadi bola liar yang berkembang di tengah masyarakat.
"Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan masukan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin membahas realisasi alokasi CSR BUMN Pertambangan dengan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan lalu.
Padahal, pembahasan mengenai CSR tak ada dalam agenda rapat saat itu. Meski begitu, tak hanya Alex yang meminta penjelasan mengenai CSR.
Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga membahas mengenai pelibatan Komisi VII dalam pemberian CSR. "Untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota komisi VII," ujar Ramson.
(Baca: Ditolak DPR, Menteri ESDM Terpaksa Revisi Kembali Anggaran Tahun Ini)
