Ketua MPR: Jokowi Ingin BPIP Diatur lewat UU, Bukan Perpres
Presiden Joko Widodo ingin agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diatur melalui undang-undang. Hal ini disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (8/7).
“Beliau menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung Undang-undang,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet juga menanyakan perihal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila yang sempat menuai polemik. RUU tersebut saat ini masih dikaji pemerintah berdasarkan masukkan dari masyarakat. "Presiden meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu," ujarnya.
Menurut Bamsoet, pengkajian RUU HIP ini sejalan dengan yang diinginkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada MPR. Hanya saja, MPR tak bisa terlalu mencampuri pembahasan RUU HIP. Pembahasan RUU HIP merupakan domain pemerintah dan DPR. MPR hanya mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Maka tugas kami hari ini adalah memberikan penjelasan kepada rakyat, karena tugas MPR seharusnya menjadi mesin pendingin. Yang mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini,” kata Bamsoet.
(Baca: Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Singgung Isu Reshuffle Kabinet)
Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung masalah ekonomi saat ini dalam pertemuan tersebut. Bamsoet bilang, Jokowi sudah memberikan sejumlah stimulus sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang terdampak pandemi corona.
