Penanganan Corona Bakal Jadi Ujian Petahana saat Pilkada 2020
Pandemi virus corona diprediksi akan menjadi ujian bagi calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ini lantaran mereka akan dituntut mengendalikan laju penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.
Selain itu dampak sosial dan dinamika politik dari pandemi juga akan jadi faktor yang dihadapi inkumben. Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan jika hal itu tak disinggung, maka calon akan sulit menang dalam Pilkada. “Covid-19 ini jadi ujian bagi inkumben.” kata Ari dalam diskusi virtual, Jumat (10/7).
(Baca: Mendagri Berharap Penanganan Corona Jadi Isu Penting Pilkada 2020)
Ari menilai para calon penantang dalam Pilkada 2020 akan membuka diskursus untuk mengkritisi berbagai kebijakan daerah dalam menghadapi corona. Dia berharap kampanye akan didominasi oleh gagasan yang lebih konkret.
“Peluang untuk katakanlah isu politik, SARA, pembelahan massa, segala macam, semoga bisa dikurangi dengan ini,” kata Ari.
Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, Pilkada di tengah pandemi akan membuka ruang kampanye yang lebih berbasis program.
“Ini menjadi kesempatan bagi peserta Pemilu juga bagi penyelenggara untuk tanamkan trust ke depannya,” kata Delia.
Kendati demikian, Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mewaspadai potensi praktik politik uang dalam Pilkada 2020. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengatakan hal ini rentan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah memburuk.
Dalam survei yang dilakukan SMRC dan LSI Denny JA 71% masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk ketika pandemi corona. “Jadi dia berpikir untuk mencari hidup dan kemudian kebutuhan uang akan jadi penting,” kata Alwan.
Ketua Bawaslu Abhan sebelumnya juga memperkirakan potensi politik uang di Pilkada 2020 bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya. Modusnya berupa bantuan sosial, alat kesehatan, hingga alat pelindung diri (APD).
"Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada ajakan memilih," kata Abhan beberapa waktu lalu.
(Baca: Survei: Mayoritas Masyarakat Mau Terima Politik Uang saat PIlkada)
