Direksi Garuda Buat Pakta Integritas, Ada Sanksi Pelecehan Seksual
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan perusahaan akan membentuk kesepakatan bersama atau pakta integritas dengan serikat pekerja. Kesepakatan ini dibentuk mencegah penyalahgunaan wewenang pimpinan terhadap bawahan di tubuh perusahaan.
Ia menjelaskan pakta integritas tersebut nantinya akan membatasi atau melarang tindakan-tindakan tertentu yang dianggap menyalahi wewenang pimpinan maskapai pelat merah tersebut.
"Kami sudah sepakat semalam akan ada pakta integritas. Kami akan membatasi atau melarang tindakan tertentu," kata Irfan saat ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (24/1).
(Baca: Komisaris Garuda Yenny Wahid Janji Lindungi Karyawan dari Penindasan)
Selain itu, dalam kesepakatan tersebut juga akan dimasukan poin terkait kasus pelecehan seksual. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bisa diamaafkan. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk awak kabin Garuda.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merombak sejumlah jajaran manajemen Garuda Indonesia. Beberapa nama yang didapuk menjadi pimpinan maskapai itu di antaranya adalah Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama, Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia dan politisi Yenny Wahid sebagai Komisaris Independent.
Erick berharap, pimpinan baru Garuda dapat memperbaiki citra perusahaan yang pernah tercoreng akibat beberapa kasus yang dialami sebelumnya.
(Baca: Erick Thohir Minta Irfan Setiaputra Bereskan Masalah Garuda Indonesia)
Sementara itu, Yenny Wahid juga sebelumnya berkomitmen untuk melindungi seluruh karyawan dari segala macam kesewenang-wenangan petinggi perusahaan.
Yenny menjelaskan, semua orang yang berada dalam posisi dilemahkan di sebuah perusahaan karena relasi kekuasaan wajib dibela.
"Kalau ada karyawannya merasa dalam posisi dilemahkan, boleh datang ke saya. Bukan cuma masalah Garuda saja, semua," kata dia saat ditemui awak media di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jakarta, Kamis (23/1).
