Bank Muamalat Jadwalkan Lagi Rights Issue dan Penerbitan Sukuk di 2020
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengantongi izin dari pemegang saham untuk melakukan rights issue, tepatnya Penawaran Umum Terbatas VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Persetujuan tersebut diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Muamalat Tower, Jakarta, Senin (16/12).
Perusahaan sebetulnya sudah mendapatkan izin rights issue dari pemegang saham pada 11 Oktober 2018. Namun, izin tersebut hanya berdurasi satu tahun, dan selama durasi tersebut aksi korporasi tersebut belum juga terealisasi. Penyebabnya, belum ada investor yang lolos persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeksekusi saham dalam rights issue tersebut.
(Baca: Pembiayaan Macet Bengkak, Laba Muamalat Kuartal III 2019 Anjlok 94%)
Komisaris Utama Bank Muamalat Ilham Habibie mengatakan, hingga saat ini, konsorsium Al Falah Investments PTE Limited merupakan pihak yang paling depan untuk menjadi investor baru Muamalat. Namun, konsorsium tidak mendapatkan restu OJK. Al Falah sempat menempatkan dana Rp 2 triliun dalam escrow account sebagai tanda keseriusan.
Jumlah tersebut sesuai dengan rencana awal aksi korporasi tersebut yakni penerbitan 20 miliar saham baru, dengan harga Rp 100 per saham. Dengan demikian, target dana segar yang terkumpul Rp 2 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai OJK tidak cukup. OJK meminta Rp 4 triliun. Maka itu, persetujuan tidak diperoleh.
(Baca: Tumpukan Kredit Seret Terus Sandera Muamalat)
“Penawaran dari Al Falah itu masih berlaku tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan,” kata Ilham ketika ditemui usai menghadiri RUPSLB Bank Mumalat, di Muamalat Tower, Jakarta, Senin (16/12). Adapun persetujuan rights issue terbaru berlaku untuk durasi setahun atau hingga Desember 2020 mendatang.
Selain dengan Al Falah, bank milik negara juga disebut-sebut berpotensi masuk ke Bank Muamalat. Direktur Utama Bank Mumalat Achmad K. Permana membenarkan sedang ada diskusi dengan bank milik negara. Ia juga menyatakan terbuka terhadap siapa pun yang berminat “meminang”.
“Saya tidak bisa disclose, tapi sedang saya formulasikan. Apakah dari Himbara (himpunan bank milik negara) atau tempat lain, tapi yang jelas meet dengan ekspetasi kami mendapatkan persetujuan OJK dan mendapat pemegang saham mayoritas,” ujarnya.
(Baca: Kementerian BUMN Diajak Selamatkan Bank Muamalat)
Selain persetujuan rights issue, RUPSLB juga memberikan izin perusahaan untuk menerbitkan sukuk subordinasi bernilai Rp 6 triliun. Dengan begitu, penguatan permodalan tidak hanya di tier 1, tapi juga di tier 2, sehingga mendukung ekspansi bisnis perusahaan. "Tapi apakah nanti Rp 6 triliun atau Rp 4 triliun, tergantung siapa yang mau investasi dan beli sukuk," kata Permana.
