Peluang Ahok Pimpin BUMN Energi Tuai Pro dan Kontra
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis. Ada kemungkinan BUMN yang dimaksud di bidang energi. Kemungkinan ini pun menuai reaksi pro dan kontra dari para pengamat energi.
Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tengah mengalami kekosongan jabatan direktur utama. Di sisi lain, Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan. Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.
Selain dua BUMN energi tersebut, dua BUMN finansial juga mengalami kekosongan posisi dirut yakni Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN). Posisi dirut Induk BUMN tambang Mind.id (Inalum) juga kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang diplot menjadi wakil menteri BUMN.
(Baca: Ahok Diplot Pimpin BUMN Strategis, Ini 4 Posisi Dirut yang Kosong)
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai penempatan Ahok di BUMN strategis, terlebih BUMN energi, cukup berisiko. Sebab, Ahok tidak memiliki latar belakang di sektor tersebut.
"Ahok sama sekali tidak punya latar belakang di bidang energi. Menurut saya terlalu riskan. Tapi kalau dipasang BUMN lain yang bukan strategis tidak masalah," ujar dia kepada Katadata.co.id, Rabu (13/11).
Di PLN, menurut dia, sosok yang cocok memimpin adalah yang mengerti tentang proyek 35.000 Megawatt (MW) dan memiliki kemampuan untuk merampungkan proyek tersebut.
Ia pun mengajukan nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2016-2019 Ignanius Jonan. Alasannya, Jonan berpengalaman pada sektor energi, dan kepemimpinannya teruji saat dia menjadi direktur utama Kereta Api Indonesia.
(Baca: Erick Thohir Janji Tak Rombak Direksi BUMN yang Kinerjanya Bagus)
Sedangkan untuk Pertamina, ia menilai yang cocok memimpin adalah mantan dirut-nya yang kini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Dwi Soetjipto. Alasannya, Dwi memiliki pengalaman dan sukses memimpin di Pertamina.
"Saya kira lebih tepat Dwi Soetjipto ke PLN atau Pertamina. Kalau hanya di SKK Migas saja sayang," kata dia. Sedangkan untuk induk BUMN tambang Mind.id, ia menilai lebih cocok dipegang direksi dari anak usaha Mind.id.
Pendapat senada disampaikan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G. Talattov. Ia menilai Ahok tidak cocok menjadi direksi BUMN. Sebab, pengalaman Ahok dalam korporasi minim.
"Menjadi seorang CEO harus memiliki background korporasi. Ditambah background bidang usaha BUMN itu sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai pemilihan dirut BUMN adalah hak prerogatif Menteri BUMN. Atas dasar itu, ia pun tidak mempermasalahkan bila Ahok dipilih memimpin BUMN strategis, termasuk BUMN energi.
(Baca: Luhut Anggap Ahok Layak Jadi Petinggi BUMN)
Ia mengatakan, Menteri BUMN pasti sudah mengetahui plus minus orang yang menjadi kandidat direksi BUMN. Jika kandidat yang dipilih tidak menunjukkan performa sesuai harapan maka hal itu merupakan tanggung jawab pihak yang memilih.
"Mau ditempatkan di mana pun silahkan, asal memberikan kontribusi yang terbaik. Silahkan saja saya kira," kata Komaidi.
