Kajian Teknis Reklamasi Teluk Jakarta Akan Rampung Bulan Ini
Pemerintah akan segera menyelesaikan kajian teknis reklamasi Teluk Jakarta. Saat ini kajian teknis masih diproses oleh tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diperkirakan rampung bulan ini.
"Kajian teknisnya masih di PUPR. Mereka bilangnya Juli sudah ada interim report (laporan antara)," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaludin ketika dihubungi Katadata, Selasa (4/7).
Ridwan menuturkan, kajian pemerintah akan membahas fungsi reklamasi secara global sebagai upaya perlindungan Ibukota. Kajian tersebut, kata Ridwan, melibatkan berbagai ahli yang berasal dari dalam negeri, Belanda, Jepang, dan Korea.
(Baca: Menko Luhut: Hak Anies-Sandi Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta)
Pemerintah membuat kajian reklamasi Teluk Jakarta melibatkan lintas kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan PUPR di bawah koordinasi Menko Kemaritiman.
Reklamasi Teluk Jakarta kini dalam status diberhentikan sementara (moratorium) sejak April 2016 oleh Rizal Ramli saat menjabat Menko Maritim.
Selama masa kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengusung ide penghentian reklamasi.
Ridwan mengatakan siap membandingkan hasil kajian pemerintah dengan tim Anies-Sandi yang juga menyusun kajian reklamasi Teluk Jakarta.
(Baca: Anies Setop Reklamasi, Luhut: Jangan Lari Jika Jakarta Tenggelam)
Kajian reklamasi versi Anies-Sandiaga tentang aspek hukum dan ekonomi hampir selesai. Sementara, audit lingkungan akan dilakukan setelah mereka dilantik.
"Sama siapa saja kami siap (membahas). Jadi pada gilirannya kalau harus menjelaskan, ya kita jelaskan. Kalau harus mendengar, ya kami dengar," kata Ridwan yang juga menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Menko Maritim.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam beberapa kesempatan menyatakan pemerintah akan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.
Luhut pernah mengatakan Jakarta bisa terancam tenggelam jika proyek tersebut dihentikan. “Kalau mau dihentikan silakan, tapi kalau Jakarta tenggelam jangan lari dari tanggung jawab di kemudian hari,” kata dia di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5).
(Baca: Menteri Luhut Buka Peluang Kaji Ulang Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)
