Rembuk Nasional Minta Jokowi Dorong Industri ke Luar Jawa
Kelompok masyarakat lintas profesi meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri ke luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, mengharapkan penyederhanaan perizinan untuk memacu perindustrian.
Permintaan dan harapan tersebut dituangkan dalam sembilan rekomendasi di bidang ekonomi, yang merupakan hasil acara Rembuk Nasional 2016. Acara yang digelar di jakarta, Senin (24/10) kemarin, ini memang bertujuan menghimpun pendapat dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah seiring dengan peringatan dua tahun pemerintahan Jokowi.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini mengatakan, ada 63 rekomendasi dari berbagai unsur masyarakat tersebut. Sebanyak 63 rekomendasi itu terbagi rata di dalam tujuh bidang atau ruang rembuk. Di bidang ekonomi, Rembuk Nasional membuahkan sembilan rekomendasi.
(Baca: Pengusaha Keluhkan Masih Ada Masalah Koordinasi di Birokrasi)
Menurut Hendri, yang juga Ketua Ruang Rembuk I (Ekonomi, Bisnis dan Keuangan), sembilan rekomendasi itu sesuai dengan tema rembuk bidang ekonomi, yaitu reindustrialisasi. Salah satu titik beratnya adalah merekomendasikan perluasan industri keluar Jawa dan Bali. Selain itu, pemilihan industri prioritas untuk dikembangkan pemerintah.
"Kami mendiskusikan upaya mempercepat reindustrialisasi di Indonesia, ada beberapa fokusnya," kata Hendri dalam konferensi pers usai acara tersebut, Senin (24/10) malam. Pertama, memilih industri nasional yang strategis. Kedua, penyederhanaan perizinan. Ketiga, harmonisasi tarif sehingga industri di dalam negeri memiliki daya saing.
Keempat, infrastruktur yang dibangun mendukung reindustrialisasi. Hendri melihat, pembangunan infrastruktur selama ini belum tepat sasaran. "Pusat energi ternyata bukan pusat industri,dan sebaliknya. Jadi, industrinya perlu relokasi," katanya.
Kelima, mendorong pembangunan industri di luar Jawa dan Bali. "Perlu keberanian pemerintah untuk membangun industri di luar Jawa," kata Hendri. Keenam, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Ketujuh, mendukung pendanaan melalui skema pembiayaan bank dan nonbank.
(Baca: Dua Tahun Jokowi, Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Jadi Sorotan)
Kedelapan, mengutamakan pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. "Membangun pertanian berarti membangun desa, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa," katanya. Kesembilan, sinergi BUMN dan pihak swasta bersama UMKM dan koperasi. "BUMN bersinergi tidak hanya sinergi antar-BUMN tapi juga dengan swasta."
Selanjutnya, rekomendasi itu akan diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan pegangan masukan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yang mewakili Jokowi dalam acara tersebut, mengatakan seluruh masukan akan diberikan kepada Presiden.
Dari sisi ekonomi, Wiranto mengapresiasi kemampuan kinerja bidang ekonomi yang mampu tumbuh signifikan. Padahal, kondisi ekonomi global sedang tidak baik. "Saya percaya Pak Jokowi baik, kita semua hanya perlu mendukungnya saat ini," katanya.
