Gandeng Bank BUMN, Penyaluran Subsidi Elpiji Pakai Kartu Mulai 2018
Pemerintah berencana menyalurkan dana subsidi elpiji tiga kilogram (kg) kepada masyarakat kurang mampu secara elektronik melalui kartu pintar mulai awal tahun depan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Bank Indonesia (BI) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Kerja sama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Gubernur BI Agus D.W. Martowardoyo di Gedung BI, Jakarta Kamis (13/4). Kerja sama ini perluasan dari MoU tahun 2015 tentang kerjasama pertukaran, perolehan, dan penyusunan data dan/atau informasi.
Jonan mengatakan, penyaluran subsidi mulai tahun depan akan terintegrasi dengan kartu sejahtera yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi, selain bisa membeli elpiji subsidi, kartu itu bisa digunakan untuk menerima subsidi dana beras miskin. Strategi penyaluran subsidi yang tepat sasaran ini bertujuan menjaga anggaran subsidi energi agar tidak membengkak saban tahun.
(Baca: Beli Elpiji Subsidi 3 Kilo Wajib Pakai Kartu Kementerian Sosial)
Menurut Jonan, penyaluran bantuan nontunai sebelumnya juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Kalau bisa 1 Januari 2018 (penyaluran subsidi elpiji). Presiden juga oke, kalau tidak bisa 1 Januari mungkin 1 Maret 2018," katanya.
Sekadar informasi, penyaluran subsidi elpiji selama ini diserahkan kepada PT Pertamina, yang kemudian didistribusikan ke agen elpiji di setiap daerah. Namun, di lapangan masih terdapat perbedaan antara harga jual antara elpiji di agen resmi dengan yang dibeli masyarakat di warung.
Jonan khawatir, jika subsidi elpiji terus-menerus mengadopsi cara seperti itu maka anggaran untuk subsidi bakal membengkak hingga Rp 40 triliun tahun ini. Padahal, anggaran subsidi elpiji pada APBN 2017 hanya Rp 22 triliun.
(Baca: Distribusi Tertutup, Subsidi Elpiji Tinggal Rp 15 Triliun)
Sementara itu, sejak program konversi ini dimulai hingga tahun lalu, realisasi subsidi LPG 3 kg sudah sekitar Rp 206 triliun. Subsidi LPG sempat membengkak hingga Rp 49 triliun tahun 2014. Adapun, tahun lalu subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 27 triliun.
Ke depan, dengan sistem baru ini, Pertamina masih menjadi penyalur elpiji tiga kg. Namun, masyarakat langsung menerima dana bantuan subsidi elpiji dari pemerintah melalui kartu keluarga sejahtera. "Misalnya subsidinya Rp 25 ribu per tabung, kalau 4 tabung berarti Rp 100 ribu. Nah ini kami transfer saja ke kartu keluarga sejahtera sehingga uang subsidinya bisa pas," kata Jonan.
Sementara itu, Gubernur BI mengatakan nantinya kartu keluarga sejahtera akan terintegrasi dengan empat bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. "Kami sudah bisa bangun environment interconnected interoperated di semester 1 tahun ini, tapi sistem ini akan diperkuat agar efisien," kata dia.
(Baca: Pemerintah Batal Terapkan Distribusi Elpiji Tertutup Tahun Ini)
Menurut Agus, skema penyaluran ini juga amanah Presiden Joko Widodo agar setiap transaksi di dalam negeri menggunakan nontunai. Jika tidak ada perubahan data dari TNP2K, ada 25,7 juta orang yang berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg. Awalnya sekitar 57 juta penerima.
