Swasta Dinilai Tak Mampu Bangun Pembangkit di Daerah Terpencil
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meragukan keterlibatan swasta membangun pembangkit dan langsung menjualnya listriknya ke konsumen di daerah terpencil, khususnya di Timur Indonesia. Alasan keekonomian menjadi faktor utama penghambatnya.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan rencana pemerintah yang melibatkan swasta dalam penyediaan listrik di daerah terpencil. Dia menganggap hal ini baru sebatas wacana, karena belum tentu ada swasta yang mau menggarap proyek ini.
Menurutnya tingkat keekonomian proyek listrik di daerah terpencil sangat rendah. Sementara bagi investor swasta faktor keekonomian dan keuntungan ini sangat penting agar modal investasi yang telah dikeluarkan bisa kembali. Pengalaman PLN dalam menyediakan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil, selalu rugi.
(Baca: Jonan Targetkan Seluruh Desa Teraliri Listrik pada 2019)
Sofyan mencontohkan hal yang dilakukan PLN di Papua. Di daerah ini PLN memberikan subsidi harga untuk setiap listrik yang dijualnya. Untuk mengaliri listrik di daerah tersebut, PLN mengeluarkan biaya sekitar Rp 3.500 - 4.000 per kilowatt jam (kWh). Sedangkan harga listrik yang bisa dijual hanya Rp 400 per kWh.
Meski begitu, PLN tetap mendukung dan mempersilakan apabila swasta tetap mau membangun infrastruktur kelistrikan, seperti di Papua dan daerah yang sulit dijangkau lainnya. "Ada 100 rumah tidak bisa dijangkau PLN dan terisolasi. Swasta mau? Boleh. Swasta pergi ke papua buat 100 rumah. Mau tidak menurut anda? Tidak sanggup! Yang sanggup itu cross subsidy," ujar Sofyan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (18/11).
Sofyan pun menjelaskan, rencana tersebut masih sebatas wacana internal Kementerian ESDM. Sejauh ini, Ia mengatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan masih belum melakukan komunikasi dengan PLN perihal rencana tersebut. (Baca: Jajaki Sumber Non-APBN, Program Indonesia Terang Berlanjut)
Jonan memang pernah mengatakan akan mengajak peran swasta lebih besar dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil. Hingga saat ini masih ada sekitar 2.500 desa yang belum bisa menikmati listrik. Dari 2500 desa tersebut, sebanyak 2.376 desa berada di Papua.
Data jumlah desa tersebut berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2014. Sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa-desa tersebut, Jonan mempersilakan swasta untuk membangun pembangkit serta infrastruktur yang diibutuhkan dan boleh menjual listriknya langsung ke masyarakat.
Jonan beralasan, investasi membangun pembangkit di wilayah desa terpencil tidaklah besar, sebab jumlah pemukiman dan beban puncak listrik di desa tidak terlalu tinggi. "Kira-kira kalau rata-rata 0,1 Mega Watt (MW) itu US$ 200 juta, ini bisa mengaliri listrik ke satu kecamatan," kata dia di sela-sela acara DBS Insight di Jakarta, Kamis (17/11).
(Baca: Proyek 35 Ribu MW Meleset, Arcandra: Kebutuhan Listrik Cukup)
