Masalah lahan Selesai, PLTU Batang Segera Dibangun
KATADATA ? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Batang di Jawa Tengah, sudah siap dikerjakan tahun ini. Saat ini proses pembebasan lahan seluas 226 hektare untuk pembangunan PLTU tersebut sudah selesai.
"Kami harapkan kalau dibangun awal tahun ini, kira-kira akhir 2018 atau awal 2019 bisa selesai," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di kantornya, Jakarta, Kamis (5/3).
Jarman mengatakan tidak ada perubahan nilai investasi dari proyek tersebut, yakni sebesar US$ 3,2 miliar. Pengembang proyek ini pun masih sama, yaitu PLN dan PT Bhimasena Power Indonesia. Bhimasena Power merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan asing dan lokal, yakni J-Power dengan kepemilikan 34 persen, Itochu (32 persen), dan PT Adaro Indonesia (34 persen).
Proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) ini mendapatkan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Kementerian ESDM meminta agar para pengembang bisa segera menyelesaikan masalah pendanaan (financial closure). Apalagi saat ini masalah pembebasan lahan yang selama ini menghambat proyek tersebut sudah sepenuhnya selesai.
Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan mengatakan pihaknya sudah bisa mengatasi masalah pembebasan lahan untuk proyek PLTU Batang, melalui upaya dialog dengan masyarakat setempat. Kementerian sudah selesai menandatangani 25 sertifikat tanah di lokasi tersebut.
Proyek PLTU Batang ini sebenarnya pernah ditargetkan akan selesai pada tahun depan. Penandatanganan perjanjian jual beli listrik hasil PLTU tersebut pun sudah ditandatangani sejak 2011, dengan harga US$ 5,79 sen per kilowatt jam (kWh). Namun, ternyata proyeknya tidak bisa berjalan hingga saat ini, akibat masalah pembebasan lahan.
