Bos Smelter Morowali Keluhkan Harga Patokan Nikel yang Terlalu Mahal
Aturan harga patokan mineral atau HPM untuk tata niaga nikel yang terbit tahun ini menyisakan sejumlah persoalan. Chief Executive Officer PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus mengatakan pabrik pemurnian atau smelter membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebijakan baru itu.
Pasalnya, HPM membuat harga bijih nikel menjadi lebih mahal. “Kami bukan tidak setuju, tidak menolak HPM. Tapi berilah kami nafas kenaikannya tidak langsung US$ 10 per metrik ton,” kata dia dalam diskusi virtual, Selasa (13/10).
Ia mengusulkan kenaikannya sekitar US$ 2 hingga US$ 5 per metrik ton dulu. “Lalu, nanti kami evaluasi sehingga beban anti dumping dan input bisa kami hitung juga,” ujar Alexander.
Masalah yang pengusaha smelter alami tidak hanya soal HPM. Persoalan lokasi yang sulit dan pasokan listrik tak memadai juga kerap terjadi. Regulasinya pun sering berubah-ubah. Sikap pemerintah yang tak konsisten dalam membuka-tutup keran ekspor bijih nikel sempat membuat investor Tiongkok gelisah.
Kepastian larangan ekspor itu akhirnya terlaksana awal tahun ini. Investor dari Negeri Panda lalu berbondong-bondong datang menanamkan modalnya.
Melansir dari situs IMIP, saat ini ada lima smelter yang beroperasi di kawasan industri nikel tersebut. Pertama, PT Sulawesi Mining Investment dengan kapasitas 300 ribu metrik ton per tahun nickel pig iron. Perusahaan merupakan hasil kerja sama Shanghai Decent Investment (Group) Co Ltd dengan PT Bintang Delepan Investama.
Kedua, PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry. Kapasitas smelter-nya 600 ribu metrik ton per tahun nickel pig iron. Ketiga, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, merupakan pabrik baja nirkarat dengan kapasitas satu juta ton.
Keempat, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy. Pabrik high-carbon ferrochrome ini berkapasitas 600 ribu ton per tahun dengan pabrik baja nirkarat 700 ribu ton. Terakhir, PT Tsingshan Steel Indonesia dengan produksi nickel pig iron mencapai 500 ribu ton per tahun.
Soal HPM Nikel
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) sebenarnya telah mendorong para anggota segera menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara.
Hal tersebut juga sesuai dengan maklumat penegakan hukum atas Permen ESDM itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 28 September 2020.
Namun, Wakil Ketua AP3I Jonatan Handojo menyebut pembuat aturan HPM sebenarnya tak paham mengenai bisnis komoditas tambang tersebut. Patokan harga yang diakui dan diikuti secara global adalah bursa berjangka London Metal Exchange (LME). "Mana mungkin diatur oleh Kementerian ESDM setiap tiga bulan sekali," katannya.
Ia menuding aturan HPM merupakan bentuk praktik kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Apa yang diminta APNI, terealisasi dalam aturan itu. Usulan yang disampaikan oleh AP3I pada saat rapat membahas HPM tidak digubris sama sekali. "Yang keterlaluan, kami diundang tapi wakil kami dihapus namanya dan usulan AP3I juga dibuang di tempat sampah mungkin, karena tidak ditulis dalam risalah rapat," ujarnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 pada 13 April 2020 dan diundangkan sehari kemudian. Aturan muncul untuk menampung kebutuhan penambang nikel dan pelaku usaha smelter. Harapannya, pasar nikel domestik akan tumbuh dan harga penjualan bijihnya pun sesuai dengan pasar.
Keberadaan HMP juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penambang dan pembeli bijih nikel. Di dalam aturan ini tertulis pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mineral logam wajib mengacu pada harga patokan mineral saat menjual bijih nikel. Aturan ini berlaku juga bagi IUP khusus (IUPK) untuk mineral logam.
Kewajiban itu juga ditetapkan untuk pemegang IUP dan IUPK yang menjual bijih nikelnya ke perusahaan afiliasi. "Bagi pihak lain yang melakukan pemurnian bijih nikel, yang berasal dari pemegang IUP dan IUPK mineral logam wajib membeli dengan mengacu pada HPM," demikian dikutip dari dari Permen ESDM.
Pemerintah mengatur batas harga dasar (floor price) dengan menetapkan rentang toleransi (buffer). Kisaran ini ditetapkan untuk mengantisipasi jika harga transaksi melebihi HPM logam. Apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam, maka penjualan bijih nikel dapat dilakukan di bawah patokan dengan selisih paling tinggi 3%. Syaratnya, transaksi ini dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat penalti atas mineral pengotor (impurities).
Kebijakannya akan berbeda jika transaksi dilakukan pada periode kutipan sesuai harga acuan atau terdapat bonus atas mineral tertentu. Dalam kasus ini, apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib mengikuti harga transaksi diatas HPM logam.
Jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut, maka pemerintah akan memberikan peringatan dan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian, atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin.
