Bos MIND ID Sebut Holding Bisnis Baterai BUMN Segera Terbentuk
Pembentukan holding konsorsium badan usaha milik negara untuk menjalankan bisnis baterai tinggal selangkah lagi. Direktur Utama Indonesia Asahan Aluminum atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan prosesnya legalnya hampir selesai.
Dalam waktu satu atau dua bulan ke depan proses pembentukannya akan selesai. “Prinsipnya, sudah jadi dan akan kami laporkan ke Menteri BUMN (Erick Thohir),” kata Orias kepada wartawan, Kamis (15/10).
Ia menyebut Komisaris Utama MIND ID Agus Tjahjana Wirakusuma telah ditunjuk sebagai ketua pembentukan holding bernama PT Indonesia Battery tersebut. Selain MIND ID, konsorsium ini juga berisi Pertamina dan PLN.
MIND ID telah menunjuk anak usahanya, PT Aneka Tambang, untuk mengurus bisnis hulunya, yaitu penambangan nikel sebagai bahan baku baterai. Lalu, Pertamina dan PLN berada di hilirnya, yaitu pabrik baterai.
Dua perusahaan asing telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.
Mitra asing itu, menurut Orias, unsolicited atau tidak diminta. Mereka yang mendatangi konsorsium perusahaan pelat merah tersebut karena melihat sumber bahan baku Indonesia sangat besar.
Sebagai informasi, negara ini merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Dari catatan MIND ID alias Inalum, angkanya di 21 juta ton. Nah, perusahaan memiliki sekitar 30% dari cadangan tersebut.
Nilai investasi untuk pabrik baterai ini diperkirakan mencapai US$ 12 miliar (sekitar Rp 176 triliun). Namun, Orias mengatakan skema pendanaannya belum final.
Opsinya adalah memakai modal perusahaan dan pinjaman dengan perbandingan 30% dan 70%. “Porsinya kalau bisa sama rata. Di hulu bisa Antam lebih banyak, tapi hilir Pertamina dan PLN lebih besar. Cari pinjamannya gampang menurut saya,” katanya.
Ada tiga lokasi yang menjadi opsi untuk proyek ini, yaitu Halmahera (Maluku Utara), Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), dan Pulau Gag (Papua Barat). Perusahaan pun belum menentukan finalnya soal ini.
Targetnya setelah perusahaan patungan beres, pembangunan pabrik bisa segera dikerjakan. Dalam dua atau tiga tahun, pabrik dapat beroperasi.
Konsorsium akan membangun pabrik pengolahan nikel dengan metode high pressure acid leaching (HPAL) dan rotary kiln electric furnace (RKEF). Untuk HPAL kapasitasnya 50 kilo ton per tahun dan RKEF 100 kilo ton per tahun.
Hilirisasi ini, Orias mengatakan, dapat memberi nilai tambah komoditas nikel. Harganya akan naik 780 kali lipat ketimbang menjualnya secara mentah atau bijih. Perolehan pajaknya diperkirakan mencapai US$ 1 miliar per tahun.
Permintaan Nikel dan Baterai Akan Naik
Orias melihat tren pertumbuhan dan kebutuhan baterai akan terus meningkat. Di 2027 permintaannya diperkirakan mencapai 800 gigawatt. Naik hampir empat kali lipat dibandingkan saat ini.
Konsumsi nikel pun prediksinya akan naik. Untuk kebutuhan kendaraan listrik saja perkiraannya mencapai 550 kilo ton di 2030 atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun ini. “Ada peluang untuk memanfaatkannya, mumpung teknologi baterai masih pakai nikel,” ucap Orias.
Tak hanya untuk kendaraan bermotor, baterai ini juga untuk daerah terpencil yang memakai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lalu, industri migas, pertanian, dan konstruksi juga membutuhkannya. Apabila produk baterai tidak terserap domestik, Orias menyebut potensi untuk menjual ke pasar global pun masih besar.
Menteri BUMN Erick Thohir kemarin mengatakan langkah pemerintah melakukan hilirisasi industri mineral dan batu bara (minerba) mendapat respons positif dari investasi asing. ”Ini bukti kebijakan Indonesia sudah tepat," katanya, dikutip dari Antara.
Dengan kehadiran investasi itu, Indonesia akan semakin kuat dalam daya saing untuk mendukung ketahanan energi. Apalagi, negara ini menguasai 27% nikel global. Hilirisasi akan memberi nilai tambah komoditas itu, sekaligus membangun industri baterai di dalam negeri.
