Eks Bos Pertamina Pesimistis RI Bisa Setop Impor BBM dan LPG pada 2030
Target pemerintah untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 dinilai akan sulit terealisasi. Terlebih di tengah meningkatnya konsumsi energi seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.
Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno pesimistis target pemerintah dalam menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 dapat terealisasi. Terutama BBM yang konsumsinya mulai pulih. Bahkan ia meyakini, konsumsi BBM nasional tidak lama lagi akan kembali ke level 1,7 juta barel per hari, sama seperti sebelum pandemi.
"Untuk mencapai target itu akan sangat sulit untuk mengerem dari sisi demand-nya, karena upaya upayanya kembali ke pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam acara 'Energy Corner', Kamis (29/4).
Ari pun menilai program percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tak serta merta dapat menahan laju impor BBM pada 2030. Pasalnya masih banyak yang harus dipersiapkan mulai dari infrastruktur kendaraan listrik, mendorong produksi mobil listrik, dan membangun animo masyarakat.
"Kendaraan listrik saat ini lebih banyak tersedia untuk transportasi darat saja. Transportasi laut, udara, kendaraan operasional tambang masih membutuhkan BBM. Jadi saya tidak melihat dari sisi demandnya akan bisa melakukan pengurangan yang signifikan," katanya.
Sementara itu dari sisi produksi masih bergantung pada kesiapan Pertamina dalam merealisasikan pembangunan kilang, yang saat ini masih berkutat pada persoalan pendanaan. Sedangkan banyak perusahaan energi yang mulai beramai-ramai melakukan transformasi bisnis ke energi terbarukan.
"Kalaupun BBM itu bisa dipenuhi cuma harus ingat minyaknya harus impor. BBM tidak impor, tapi minyak mentah impor," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menyadari untuk mencapai target tersebut memanglah tidak mudah. Namun setidaknya pemerintah harus tetap merencanakannya dengan baik.
"Dengan rencana yang baik sendiri kita baru bisa sukses 50%. Untuk 50% nya strategi dan langkah perlu kita jalankan sebaik-baiknya," katanya.
Untuk mengurangi impor minyak maupun BBM, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi. Seperti meningkatkan kapasitas kilang, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dengan menggalakan infrastruktur bahan bakar gas (BBG) dan program jaringan gas yang lebih masif, serta menggenjot produksi bahan bakar nabati.
Di samping itu, pemerintah juga mendorong adanya penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Lalu target 1 juta kompor listrik di tahun ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Pemerintah juga tengah menyiapkan proyek gasifikasi yang mengubah batu bara menjadi dimethyl ether sebagai substitusi LPG.
"Kita juga masih mempunyai sedikitnya 8 lapangan gas sebagai bahan baku LPG. Ini bisa ditingkatkan untuk kebutuhan LPG dalam negeri," ujarnya.
