Tambang Ilegal Menjamur, Kementerian ESDM Catat 2.741 Titik Lokasi
Penambangan liar tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal makin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM jumlahnya mencapai 2.741 titik, terdiri dari 96 lokasi PETI batu bara dan 2.645 lokasi PETI mineral.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin geram penambangangan ilegal alias PETI masih saja terus terjadi. Bahkan PETI menurut dia merupakan keserakahan orang-orang yang ingin mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan berbagai aspek.
Padahal aktivitas penambangan ilegal cukup memberi dampak signifikan bagi negara. Kegiatan tambang ilegal tak berizin itu membuat negara kehilangan penerimaan.
"Mengapa PETI terus menjamur salah satunya adalah kesalahan kita semua. Kita semua berkontribusi, semua itu termasuk petugas, pejabat dan aparat yang seharusnya meniadakan peti malah terlibat," kata Ridwan dalam dialog minerba bersama media dan generasi muda, Senin (27/9).
Menurut Ridwan, mengingat pelaku tambang ilegal sudah menjamur dan menggurita, maka salah satu jalan untuk memberantasnya yakni melalui sebuah gerakan yang dinamakan people power. Pasalnya, sudah beberapa puluh tahun hingga beberapa regulasi dibuat pelaku PETI masih saja ada.
"Mari jadikan gerakan pemberantasan peti ini sebagai people power. kaum milenial yang berpendidikan, LSM mari kita jadikan kesempatan ini untuk menggerakan komponen bangsa menumpas PETI karena merugikan negara dan merusak lingkungan," katanya.
Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria menegaskan jika PETI bukanlah pertambangan rakyat. Pasalnya, aktivitas ini melanggar Undang-Undang (UU) dan Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Izin Pertambangan Rakyat alias IPR merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas terbatas dan investasi terbatas. Sehingga jika dilihat dari kriteria, maka PETI tidak memenuhi karakteristik sebagai IPR.
"Pertambangan rakyat memiliki karakteristik sebagai IPR, memiliki izin resmi dari pemrintah, memegang IPR berkewajiban mengeloal lingkungan dan keselataman, berkjibaan iuran pertambanag rakayat dalam rnagka pemulihan lingkungan," katanya.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengidentifikasi lima provinsi yang mengalami kenaikan aktivitas penambangan batu bara secara ilegal. Hal ini seiring dengan adanya tren kenaikan harga dan permintaan komoditas berjuluk emas hitam ini. Simak databoks berikut:
Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar, mengatakan penambangan batu bara secara ilegal di Indonesia mengalami tren kenaikan. Menurut dia kondisi tersebut terjadi lantaran lemahnya pengawasan dan penindakan hukum, disertai permintaan pasar dan tren kenaikan harga dari batu bara.
Adapun kelima wilayah tersebut yaitu, Samarinda dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Muara Enim, Sumatera Selatan; Sawahlunto dan Tahiti Coal di Sumatera Barat; dan Kabupaten Bungo, Jambi. "Ini lima provinsi dengan tambang ilegal terbanyak," ujarnya.
Menurut Melky, di wilayah Kutai Kartanegara saja, saat ini jumlahnya telah mencapai 100 titik meskipun semuanya belum tervalidasi. Namun dari hasil pemeriksaan JATAM Kaltim di lapangan, telah teridentifikasi 50 titik tambang yang dipastikan ilegal.
"Lokasinya di lima kecamatan di Kukar yaitu Samboja, Sebulu, Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong Seberang," kata dia.
