Pemerintah Gencar Elektrifikasi, Bagaimana Dampak Pada Bisnis Gas PGN?
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat program elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya, PGN memiliki peran krusial untuk memenuhi kebutuhan gas yang menjadi sumber energi transisi sebelum meninggalkan energi fosil sepenuhnya.
Direktur Utama PGN, Muhamad Haryo Yunianto mengaku tak khawatir program kompor listrik dan gasifikasi batu bara atau DME yang saat ini tengah digenjot pemerintah akan mengganggu bisnis jaringan gas bumi. Dia optimistis ketiga program ini akan berjalan beriringan.
"Saya yakin dalam 10 tahun ke depan ketiga tiganya bisa jalan. Karena saya yakin pemerintah dalam memberikan penugasan ini atau keputusan ini pasti untuk memberikan layanan terbaik ke masyarakat," kata dia dalam Energy Corner, Senin (20/12).
Selain itu, PGN juga diminta untuk mengisi masa transisi energi ini dengan memperluas layanan gas bumi pada rumah tangga. Setidaknya pada 2022, PGN menargetkan penambahan 1 juta Sambungan Rumah (SR) jaringan gas alias Jargas.
Menurut Haryo realisasi jargas yang saat ini telah dilayani PGN jumlahnya yakni mencapai 577 ribu SR. Khususnya yang tersebar di wilayah Indonesia. "Ke depan kami perbanyak menjadi 1 juta sambungan rumah tangga," ujarnya.
PGN mempunyai target 4 juta SR di tahun 2024. Sehingga dia mengakui target 1 juta SR per tahunnya akan cukup menantang, terutama bagi kota-kota yang secara infrastruktur belum siap dilalui gas pipa.
Karena itu, perusahaan akan terus mendorong penataan infrastruktur gas bumi. Beberapa diantaranya seperti mulai dari sektor industri, sektor komersial atau industri kecil hingga layanan sambungan rumah tangga.
Saat ini PGN juga tengah melakukan penyempurnaan infrastruktur untuk mendukung gasifikasi pembangkit PLN di 52 titik kawasan Indonesia Timur. Program ini diharapkan dapat mendorong efisiensi penyediaan listrik bersih bagi PLN.
"Untuk jargas seperti DKI Jakarta, jargas kita kurang lebih 7%. Artinya secara potensi dalam memberikan layanan DKI sangat challenging cukup baik. Kami juga melakukan studi kerja sama dengan KAI," kata dia.
Seperti diketahui, PGN bakal terus menggenjot pemanfaatan gas bumi guna mewujudkan bauran energi nasional yang bersih dan ramah lingkungan. Terutama dalam masa transisi energi saat ini.
Indonesia memiliki target penurunan emisi di sektor energi sebesar 377 juta ton CO2 pada 2035. Adapun gas bumi bisa menurunkan emisi sekitar 40% dibandingkan energi lain seperti batu bara dan minyak bumi.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Heru Setiawan mengungkapkan ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya prospek positif akan kebutuhan gas sebagai energi bersih dalam 15 tahun ke depan.
"Prospek peningkatan permintaan tersebut, dapat mendatangkan banyak investor yang dibarengi juga dengan penggunaan teknologi rendah karbon,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6).
Pertama, adanya regulasi dari pemerintah yang menjadikan posisi gas bumi semakin penting sebagai transisi energi dari fosil fuel menuju energi yang ramah lingkungan. Khususnya seiring dengan adanya perjanjian Paris, sehingga permintaan terhadap energi terbarukan akan meningkat.
Kedua, adanya permintaan energi gas baik dari sektor retail maupun komersial yang semakin meningkat dan menginginkan energi yang bersih dan rendah karbon.
Menurut Heru upaya-upaya optimasi pemanfaatan gas bumi di Indonesia mulai dilakukan secara massif. PGN sebagai Subholding Gas mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Kepmen 13/2020 untuk mengkonversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di 52 pembangkit listrik melalui program gasifikasi.
“Dilihat dari kapasitasnya yang besar sekali sekitar 1,8 giga watt (GW) dan berada di tempat-tempat terpencil khususnya di Indonesia tengah dan timur, ini menjadi tantangan bagi PGN untuk membuat skema logistik yang tepat dan menyediakan gas bumi dengan moda beyond pipeline atau non pipa," ujar Heru.
