Menteri ESDM: Pemerintah Belum Bahas Kenaikan Harga Pertalite
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyebut sampai saat ini belum ada pembicaraan di lingkup pemerintah yang membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite.
"Belum ada, masih melihat perkembangan," kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Jum'at (13/5).
Saat ditanya perihal kapan Pemerintah akan mengadakan pertemuan untuk membahas penyesuaian harga Pertalite. Arifin belum bisa bicara banyak karena belum ada arahan khusus di Pemerintah. "Kami masih lihat perkembangan. Kalau masih bisa ditahan, ya ditahan harganya," sambung Arifin.
Adapun soal penambahan kuota BBM Pertalite pada tahun ini, Arifin mengatakan perhitungan penambahan kuota merupakan ranah PT Pertamina. "Kalau kurang ya ditambah. Kayak misalnya kemarin itu lebaran naik 41%. Itu dihitung semua, nanti kelihatan berapa penambahannya," ujarnya.
Kementerian ESDM mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar 5,45 juta kiloliter (kl) dari kuota awal 23,05 juta kiloliter. Ini akan membuat total kuota subsidi menjadi 28,5 juta kl.
Sebelumnya diberitakan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi seperti BBM Pertalite dan Solar, hingga LPG 3 kilogram (kg) masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ESDM pasca mereka melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu.
"Masih tahap untuk evaluasi di Kementerian ESDM. Mereka masih belum memberikan gambaran lebih lanjut kepada kami," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno kepada Katadata.co.id, Rabu (27/4), siang.
Usai melakukan RDP dengan Kementerian ESDM, Komisi VII meminta agar kebijakan kenaikan harga komoditas energi bersubsidi dibahas lebih lanjut di lingkup antar kementerian. Eddy menjelaskan, dalam kebijakan penentuan nominal kenaikan harga, Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Karena uangnya di Kemenkeu. Tapi kemudian Kementerian ESDM yang perlu menetapkan berapa nilai penyesuaian harga dan kapan akan dilaksanakan. Trigger-nya itu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM," sambung Eddy.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, masih menyiapkan beberapa skenario terkait nasib harga sejumlah komoditas yang disubsidi seperti pertalite, LPG 3 Kg dan listrik. Salah satu skenario yang disiapkan, antara lain penyesuaian terhadap belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
"Untuk sementara ada beberapa alternatif skenario yang disiapkan, termasuk kalau harga barang yang disubsidi tidak naik seperti apa? atau kalau naik berapa besar?," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya Wijaya melalui pesan singkat kepada Katadata.co.id, Kamis (13/5).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keteranganya bulan lalu juga sempat mengatakan, pihaknya masih terus mengkaji rencana kenaikan tersebut. Kemenkeu masih akan mempertimbangkan rencana kebijakan ini dari sisi pemulihan ekonomi serta aspek peningkatan belanja dalam APBN.
Lebih lanjut, Made mengatakan, pemerintah akan melakukan perubahan pada postur APBN seiring adanya perubahan pada beberapa item, salah satunya peningkatan kebutuhan belanja subsidi. Meski begitu, perubahan pagunya masih dalam proses perhitungan.
"Angka finalnya masih dalam perhitungan dan masih harus dilaporkan dulu kepada presiden untuk arahan kebijakannya," ujarnya.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, melempar wacana kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite, solar, dan LPG 3 kilogram (kg) saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/04).
Menurutnya, rencana menaikkan harga tiga komoditas energi bersubsidi tersebut tak terlepas dari lonjakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) Maret yang menyentuh US$ 113,5 per barel karena konflik antara Rusia dan Ukraina. Penyesuaian harga dibutuhkan demi mengurangi beban subsidi pada APBN.
"Untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti bahan bakar gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," kata Arifin.
