BPH Migas Kaji Juga Opsi Distribusi BBM Bersubsidi Untuk Taksi Online
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tinggal menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang dikabarkan selesai pada bulan ini.
"Revisi perpres itu masih perlu sosialisasi secara masif melibatkan Pemda dan Korlantas agar program registrasi MyPertamina bisa lebih cepat," harap Saleh.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR meminta distribusi BBM bersubsidi Pertalite dan Solar hanya ditujukan kepada kendaraan umum dan sepeda motor. Ketua Komisi Energi Sugeng Suparwoto mengatakan pengaturan penyaluran barang subsidi harus diatur secara spesifik.
Pernyataan yang dilontarkan oleh Sugeng juga merupakan tanggapan soal adanya wacana yang mengatakan bahwa pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi melalui identifikasi besaran kapasitas kubikasi mesin mobil untuk 1.500 CC dan 2.000 CC.
"Banyangkan kalau satu rumah punya dua atau tiga kendaraan yang punya 1.500 CC, Apakah ini dikategorikan sebagai orang tidak mampu? Kalau tetap ingin subsidi barang, maka kami inginkan yang disubsisi hanya untuk kendaraan umum dan motor saja," ujarnya pada Kamis (28/7).
Identifikasi penerima subsidi BBM yang dilihat dari besaran kapasitas mesin dirasa tidak tepat. Sugeng menilai, warga yang memiliki mobil pribadi otomatis masuk dalam kategori masyarakat mampu. Ia menjelaskan, serapan BBM subsidi akan tetap tinggi apabila kendaraan pribadi masih diperbolehkan membeli Pertalite maupun Solar.
"Karena mobil punya tangki bensin yang lebih besar dari tangki motor. Apa iya orang yang mampu beli mobil itu kita beri subsidi lebih besar? Sementara yang punya motor volume tangkinya paling tujuh liter. Gak adil dong," tukasnya.
