Banggar DPR Sayangkan Langkah Pemerintah Tambah Kuota BBM Bersubsidi
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyayangkan langkah pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi Pertalite. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan langkah tersebut bakal berdampak negatif pada APBN.
Said menilai, penambahan kuota BBM bersubsidi berpotensi menggerus alokasi subsidi energi secara tidak terukur. Praktik memberikan subsidi dalam bentuk komoditas berdampak pada kebutuhan anggaran yang semakin besar dan memperlebar peluang penyelundupan BBM bersubsidi karena barang atau pasokan yang makin banyak.
"Beban belanja APBN rasanya kurang bermanfaat bagi transformasi ekonomi karena kita fokus membakar duit di jalanan," kata Said melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa (6/9).
Said pun kekeh bahwa pemerintah harus mengubah skema pemberian subsidi dari barang kepada subsidi kepada orang agar fokus terhadap target penerima sasaran subsidi BBM.
Pendek kata, pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi subsidi BBM dengan cara memfokuskan barang subsidi hanya untuk kelompok sasaran atau orang yang berhak.
Ketimbang menambah alokasi subsidi energi yang hanya habis terbakar di jalanan, Said menjelaskan bahwa relokasi anggaran subsidi lebih baik di alihkan untuk membangun sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan.
"Bahkan hanya butuh Rp. 100 triliun untuk menjalankan program mobil, motor dan kompor listrik yang dampaknya akan mengurangi kecanduan terhadap minyak bumi. Anggaran ini hanya seperlima dari uang yang kita bakar di jalanan," ujar Said.
Dalam catatan bulanan PT Pertamina, penyaluran BBM bersubsidi Pertalite hingga Agustus sudah mencapai 19,5 juta kilo liter (kl) atau 83% dari total kuota tahun 2022 sebanyak 23,05 juta kl. Sedangkan solar sudah mencapai 10,9 juta kl atau 74% dari kuota sebesar 14,9 juta kl.
Dengan demikian kuota yang tersisa untuk Pertalite hanya 3,55 juta kl atau sisa 17% dan solar 4 juta kl atau hanya tersisa 26%. Pasokan BBM bersubsidi harus cukup hingga akhir tahun jika tidak ada penambahan kuota dari pemerintah.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi meningkat dari alokasi Rp 502 triliun menjadi Rp 649 triliun pada tahun ini. Kenaikan harga BBM membuat pemerintah menghemat subsidi Rp 49 triliun dari proyeksi Rp 698 triliun jika pemerintah tak menaikkan harga.
Sekalipun harga dinaikkan, APBN tetap jebol. Pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini disiapkan Rp 502,4 triliun. Pemerintah sebelumnya memperkirakan butuh tambahan anggaran mencapai Rp 195,6 triliun jika harga BBM tak naik, sehingga total subsidi dapat membengkak menjadi Rp 698 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut estimasi subsidi energi sekitar Rp650 triliun setelah pemerintah menaikan harga jual Solar dan Pertalite. Hal tersebut sudah termasuk hitungan menggunakan tambahan volume kuota BBM bersubsidi yang baru.
"Kami lihat kalau nanti tambahan kuota berapa lagi yang perlu dikomunikasikan dengan DPR, kalau tidak bisa dialokasikan tahun ini, akan dibayarkan 2023," kata Suahasil Nazara dalam Energy Corner CNBC pada Senin (5/9).
Suahasil menjelaskan, kuota BBM jenis Pertalite saat ini resmi ditambah jadi 29 juta kilo liter (KL) dari posisi awal tahun di angka 23 juta KL. Sementara itu, kuota solar ditambah menjadi 17,4 juta KL dari kuota yang disiapkan 15 juta KL.
"Untuk mengantisipasi gerak aktivitas masyarakat, dan tentu ini kami komunikasikan ke DPR. Penambahan kuota ini di dalam diskusi kami saja, internal. Pertalite dan Solar akan tetap ada dan tersedia," ujarnya.
