RI Potensi Kalah di WTO Soal Nikel, Bahlil: Hilirisasi Jalan Terus
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tak ambil pusing perihal kemungkinan Indonesia kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor bijih nikel.
Di temui wartawan di Gedung Nusantara I usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Bahlil mengatakan Indonesia harus tetap berdaulat demi proyek hilirisasi nikel.
"Tak ada masalah kalau Eropa menang, kita buat aturan baru lagi, yang jelas kita buat kebijakan untuk melakukan hilirisasi yang maksimal di Indonesia," kata Bahlil pada Kamis (8/9).
Bahlil menambahkan, hal tersebut juga tak akan berpengaruh besar kepada rencana pemerintah yang sedang merintis industri baterai dan kendaraan listrik. Dia juga meminta kepada sejumlah negara penggugat untuk bisa menghargai perencanaan pengembangan ekonomi di masing-masing negera.
"Harusnya semua negara menghargai kedaulatan masing-masing negara dan harus menghargai perencanaan pengembangan ekonomi dari masing-masing negara," sambungnya. "Gak boleh lagi ada negara yang merasa hebat dibanding negara lain."
Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya tidak akan mempermasalahkan apabila Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada WTO terkait penghentian ekspor produk bijih nikel mentah.
"Enggak perlu takut kita ini setop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa. Dan kelihatannya juga kalah kita di WTO, enggak apa-apa," kata Presiden Jokowi, dikutip dari antara pada Kamis (8/9).
Menurut Presiden, penghentian ekspor nikel menjadi semangat untuk memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air dibarengi upaya menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.
"Barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Enggak apa-apa. Kenapa kita harus takut dibawa ke WTO kalah. Kalah enggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun enggak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu, ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri," kata Presiden Jokowi.
