APNI: Proyek Hilirisasi Tak Terganggu Meski RI Kalah di WTO Soal Nikel
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI mengatakan proyek hilirisasi nikel di Indonesia tak akan berhenti sekalipun Indonesia kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa (UE) di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel.
Hal tersebut dikarenakan sudah ada 31 smelter yang mengolah bijih nikel menjadi Nickel Pig Iron atau NPI. "Kondisi saat ini tidak terlalu berpengaruh ya, tentu saja pelaku tambang bertanya-tanya, kalau kalah perusahaan boleh ekspor lagi," kata Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey kepada Katadata.co.id, dikutip Senin (12/9).
Meidy menambahkan, selain ada 31 pabrik olahan yang sudah berproduksi, masih ada 50 smelter yang sedang dalam proses konstruksi dan perencanaan serta pengurusan perizinan.
Dia menyebut, bakal ada 81 pabrik olahan nikel sampai tahun 2025 yang akan mengkonsumsi 250 juta ton bijih nikel. "Kebutuhan bijih nikel tahun 2022 sekitar 120 juta ton," sambungnya.
Meidy menyebut, satu-satunya ancaman yang menghantui apabila Indonesia kalah dalam gugatan dan diwajibkan untuk membuka pintu ekspor adalah minimnya pasokan nikel untuk smelter-smelter yang sudah berdiri.
"Yang ada saat ini saja kami ragu akan ketahanan cadangan bijih nikel untuk menutupi kebutuhan pabrik-pabrik yang sudah berdiri. Kalau Indonesia kalah dan diwajibkan ekspor lagi ya tambah kurang lagi kebutuhan untuk menutup kebutuhan dalam negeri," ujar Meidy.
Jika itu terjadi, Dia memproyeksi industri nikel domestik hanya akan tahan hingga 7 sampai 8 tahun jika Indonesia kalah dan terikat dengan kewajibkan ekpor nikel. "Nikel ini kan gak beranak ya, jadi sekali digali habis," ucap Meidy.
Menurutnya, jika ekpor bijih nikel dibuka kembali, maka harus dibatasi kadar bijih nikel maksimal 1.6%. Hal ini dirasa bisa menjadi pembanding harga untuk pabrik lokal yang masih begitu menguasai harga atau pembelian bijih nikel.
