Anggaran Terbatas, ESDM Gaet Pengusaha untuk Tambah 1 Juta SR Jargas
Kementerian ESDM terus mendorong pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas dengan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU sebagai upaya menutup terbatasnya anggaran negara.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tutuka Ariadji, mengatakan skema SPBU pembangunan jargas akan dimulai tahun mendatang. Meski demikian, pemerintah telah melaksanakan proyek percontohan di dua kota yaitu Palembang dan Batam dari 13 lokasi yang diusulkan oleh Kementerian ESDM.
Melalui skema ini, jargas dapat dibangun dengan skala besar. Untuk satu sambungan rumah (SR), dibutuhkan biaya sekitar Rp 10 juta. “Ke depan kami harapkan dapat dibangun 1 juta SR per tahun. Tapi saat ini pilot project dulu ratusan SR,” kata Tutuka dalam siaran pers pada Rabu (12/10).
Lebih lanjut, kata Tutuka, pembangunan jargas skema KPBU merupakan salah satu upaya Pemerintah menekan impor LPG. Dalam pendirian jargas skema KPBU ini, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan membantu dalam hal perizinan dan penyediaan lahan jika diperlukan.
“Kami sangat mengharapkan pemda untuk membantu di lapangan karena ada juga masalah dengan masyarakat setempat,” tuturnya.
Skema KPBU dilakukan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan dan mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah. Meski menggandeng badan usaha, Tutuka menjamin Pemerintah melepaskan kewajibannya.
"Tidak ada pengalihan aset yang dilakukan kepada badan usaha. Hanya saja, Pemerintah mengharapkan dengan adanya keterlibatan badan usaha, pelayanan yang diberikan ke masyarakat lebih efisien dan terjaga kualitasnya," ujar Tutuka.
Sementara itu, jargas dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah dibangun sejak 2009. Hingga tahun 2021, jargas APBN yang mencapai 662.431 SR yang terdistribusi di 17 provinsi dan 57 kabupaten/kota.
Sedangkan total keseluruhan jargas APBN ditambah Non APBN mencapai 840.875 SR, dengan catatan jargas APBN tahun 2022 terbangun sesuai target yaitu 40.777 SR. Simak databoks berikut:
Tutuka menjelaskan, gas untuk jargas dipasok oleh Direktorat Jenderal Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Jargas merupakan program pemerintah untuk menyalurkan gas melalui pipa yang dibangun dan masuk hingga ke rumah warga.
Selain memasang istalasi jaringan gas, pemerintah juga memberikan kompor khusus. "Jargas tidak membutuhkan gas dalam jumlah besar. Untuk satu kecamatan, cukup dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD," kata Tutuka.
