ESDM Gandeng KBRI Beijing Telusuri Dugaan Ekspor Bijih Nikel Ilegal
Kementerian ESDM telah menindaklanjuti adanya dugaan ekspor ilegal lima juta ton bijih nikel ke Cina lewat korespondensi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Beijing. Koordinasi itu ditujukan untuk mendapatkan klasifikasi pencatatan ekspor komoditas mineral dari otoritas Cina.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan dugaan ekspor ilegal dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pencatatan ekspor komoditas mineral antara Indonesia dan Cina.
Wafid menjelaskan, perbedaan persepsi itu mengacu pada cara masing-masing negara dalam menentukan kode penjualan barang tambang. Dia mencontohkan, Indonesia masih membuka ekspor bijih besi yang kemungkinan masih mengandung mineral ikutan dalam bentuk bijih nikel.
"Umpamanya di dalam bijih besi masih ada nikel, taruhlah di bawah 2-1%, bagi Indonesia itu tidak masalah dan itu bukan bagian dari nikel. Tapi di Cina mungkin dianggapnya sebagai nikel, lalu dihitung," kata Wafid di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (4/7).
Dia melanjutkan bahwa pemerintah belum merilis kesimpulan soal adanya kebocoran ekspor bijih nikel ke Cina. "Belum ada dugaan kesimpulan, karena biasa soal metode perhitungan itu beda-beda," ujar Wafid.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menindaklanjuti adanya dugaan ekspor ilegal lima juta ton bijih nikel ke Cina. Informasi yang digaungkan oleh KPK itu menemukan adanya praktik penjualan bijih nikel ilegal sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa adanya dugaan penyelundupan ekspor bijih nikel ke Cina sangat beralasan. Pasalnya, pihaknya juga pernah menemukan sekaligus mencegah kejadian serupa dengan volume 71.000 ton pada September 2021.
