Pakar: BBM Oktan Tinggi EURO 4 Bisa Tekan Emisi Penyebab Polusi Udara

Kementerian ESDM tengah berupaya meningkatkan pasokan BBM beroktan tinggi sebagai strategi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai upaya tersebut memang bisa menjadi cara untuk mengurangi polusi udara di Kawasan Jabodetabek.

Pasalnya, menurut dia, bahan bakar yang mengandung oktan tinggi dengan kualitas standar Euro 4 dapat menghasilkan polutan yang lebih rendah, dibandingan dengan bahan bakar octane/cetane number rendah dengan kualitas standar Euro 2.

Dalam hal ini Fabby menjelaskan, untuk batas emisi pada standar Euro 2 di mesin bensin yakni, CO 2,2 g/km dan HC+NOx 0,5 g/km. Sementara di mesin diesel yaitu, CO 1 g/km, HC+NOx 0,7 g/km, dan PM 0,08 g/km.

Adapun untuk standar Euro 4 untuk mesin bensin yakni, CO 1 g/km, Hidrokarbon (HC) 0,1 g/km, Nitrogen Oksida 0,08 g/km. Sedangkan standar Euro 4 untuk mesin diesel adalah CO 0,50 g/km, HC+NOx 0,30 g/km, NOx 0,25 g/km, dan Particulate Matter (PM) 0,025 g/km.

“Jadi bisa dilihat di sini, polutan BBM dengan standar Euro 4 lebih baik dari Euro 2. Kalau konsumsi bahan bakar dengan kualitas lebih baik diperbanyak, dapat menurunkan tingkat polusi udara,” ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu (30/8).

Inkonsistensi Kebijakan Polusi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan penanganan polusi udara terlihat saling bertabrakan. Pasalnya, pemerintah tidak kompak dalam menetapkan kebijakan tersebut.

“Yang satu mengusulkan geser dari mobil BBM ke mobil listrik, yang satu lagi mau dorong BBM oktan tinggi yang notabene akan membuat masyarakat tetap nyaman dengan kendaraan BBM,” ujar Bhima saat dihubungi secara terpisah.

Untuk itu, menurut dia pemerintah seharusnya merapatkan terlebih dahulu dan mengkaji secara mendalam terkait kebijakan penanganan polusi udara. Dia mengatakan, kebijakan yang lebih tepat yaitu dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

“Berbagai negara yang sukses tekan polusi udara menitik beratkan pada transportasi publik. Seharusnya pemerintah kompak buat gratiskan selama 3 bulan seluruh moda transportasi publik di Jabodetabek,” ujar Bhima.

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk menambah armada feeder (angkutan pengumpan) ke pemukiman padat penduduk. Dengan demikian, diprediksi lebih efektif mengurangi polusi udara.

Kemudian, pemerintah juga sebaiknya melakukan upaya lain yaitu dengan mempercepat program pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang mengepung Jakarta, dan harus dimulai tahun ini.

“Apalagi untuk PLTU yang sudah tua, teknologi nya sudah usang ya seharusnya ditutup. Toh kita sedang oversupply listrik di Jawa-Bali,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah sedang mengkaji potensi peralihan konsumsi BBM masyarakat dari oktan rendah kepada BBM dengan oktan lebih tinggi. Langkah ini dipercaya mampu menekan karbon dioksida dan timbal dari hasil emisi gas buang kendaraan bermotor.

“Memang harus dilakukan dengan perbaikan produksi BBM. Pemerintah sedang lakukan pendalaman untuk segera ambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Arifin kepada Wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (28/8).

Arifin juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi kepada BBM Pertamax untuk peralihan konsumsi masyarakat.

Dia mengakui bahan bakar yang digunakan saat ini memiliki tingkat emisi yang tinggi. Namun dia menepis wacana subsidi Pertamax sebagai langkah untuk menurunkan polusi. “Enggak ada pembahasan mengenai subsidi Pertamax. Siapa yang mengarang?" kata Arifin.