SKK Migas Paparkan Alasan RI Harus Hilirisasi Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menjamin ketersedian pasokan migas untuk proyek hilirisasi migas hingga 2040 mendatang.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meyakini hilirisasi migas di dalam negeri akan berjalan lancar karena didukung oleh kondisi pasar yang menguntungkan dari adanya industri maupun konsumen akhir.
Dwi menjelaskan proyek hilirisasi migas dapat memberikan efek berlapis dari pelaku usaha hulu migas, industri pengolahan, hingga pengguna akhir. Menurut Dwi, kondisi pasar yang potensial itu diyakini menjadi sinyal bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKSS) untuk memperbesar jatah alokasi produksi migas untuk dalam negeri.
“Kami melihat hilirisasi migas di Indonesia punya peluang bagus karena sebagai negara dengan penduduk besar harusnya itu mempunyai kekuatan pasar. Oleh karena itu, para perusahaan hulu migas akan melihat sesuatu yang positif dari sisi pasar,” kata Dwi saat ditemui di sela-sela forum the 4 th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry (ICIUOG) 2023 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (21/9).
Pemerintah berencana menggarap proyek hilirisasi migas secara lebih serius, dengan proyeksi kebutuhan pendanaan mencapai US$ 68,1 miliar atau setara Rp 1.021 triliun sampai tahun 2040.
Rencana tersebut diharapkan mengulang klaim keberhasilan hilirisasi komoditas tambang bijih nikel sebagai pionir pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Dwi menilai proyek hilirisasi migas menjadi peluang bagi pelaku usaha sektor hulu untuk mengoptimalkan monetisasi lewat pemenuhan pasokan migas domestik. “Nanti soal masalah pricing itu masalah keekonomian saja, gak ada masalah,” ujar Dwi.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rencana hilirisasi migas kerap dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ratas tersebut dihadiri oleh otoritas energi dan investasi, seperti SKK Migas dan Kementerian Investasi. Besaran pendanaan hilirisasi migas itu cenderung tinggi, menyentuh 12% dari rencana pendanaan hilirisasi pada 21 komoditas dengan total US$ 548,5 miliar.
Menurut Bahlil, Presiden Jokowi mendorong produk minyak mentah dan gas bumi dari sumur-sumur migas domestik dapat diolah di kilang dalam negeri untuk menghasilkan produk hilir, seperti amonia untuk industri pupuk nasional.
"Arahan bapak presiden agar sumur-sumur gas dan minyak bisa bangun hilirisasinya dan bangun di sini, karena kita masih banyak impor," ujar Bahlil dalam forum serupa pada Rabu (20/9).
Selain itu, ujar Bahlil, pemerintah juga berupaya untuk mendorong peningkatan pengolahan minyak mentah dan gas bumi menjadi bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas alias LPG. Hal itu bertujuan untuk menekan porsi impor BBM dan LPG.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor BBM sepanjang 2022 mencapai 347.625 barel per hari (bph) dengan nilai mencapai US$ 19,76 miliar atau sekira Rp 299,41 triliun. Selain itu, pemerintah juga harus impor LPG 7 juta ton per tahun serta mengimpor 80% metanol untuk menutup konsumsi dalam negeri.
Bahlil menjelaskan sejumlah perusahaan migas global telah memulai proyek hilirisasi migas di dalam negeri, seperti proyek LNG Tanggung di Teluk Bintuni, Papua Barat. Pengolahan lanjutan migas juga dilakukan oleh Genting Oil Kasuri lewat komitmen penyaluran menyalurkan gas ke parbik pupuk Amuera milik PT Pupuk Kaltim di Papua Barat.
