Tersisa Kurang dari 25%, Kuota BBM Bersubsidi Berpotensi Jebol
Data BPH Migas per 26 Oktober menyatakan bahwa penggunaan kuota BBM subsidi 2023 untuk solar sudah mencapai 83,9% dan Pertalite mencapai 75,1%. Dengan sisa kuota di bawah 25% ini BPH Migas berharap kuota BBM subsidi bisa mencukupi hingga akhir tahun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan akan melakukan konsultasi, diskusi terkait kuota sisa BBM subsidi 2023.
“Kami terus terang saja menyampaikan concern kami ke kementerian lain yang terkait ya, bahwa ini sangat perlu diperhatikan,” kata Tutuka saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Rabu (1/11).
Tutuka menyebut hal ini perlu diperhatikan sebab melihat tren atau realisasi yang telah dijalankan. Sehingga dia ingin mengkomunikasikan sisa kuota bbm subsidi ini kepada pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan. “Bahwa ini merupakan hal yang perlu dicermati betul-betul,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan kuota BBM tahun 2023 untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT) untuk minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 juta kilo liter (KL), minyak solar sebesar 17 juta KL, sedangkan untuk jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP/Pertalite) sebesar 32,56 Juta KL.
Perhitungan kuota BBM ini masih mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, dimana belum ditetapkan rincian konsumen pengguna dan titik serah untuk JBKP atau BBM bersubsidi.
Namun pemerintah khususnya BPH Migas dan para pemangku kepentingan yang lainnya sedang mengusulkan Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, hal ini dimaksudkan agar JBT dan JBKP tepat sasaran.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi menyebut bahwa dengan sisa kuota BBM subsidi ini, akan habis sebelum akhir tahun. “Akhir tahun kan masih dua bulan, saya perkirakan kuotanya akan jebol,” kata Fahmi kepada Katadata.co.id.
Fahmi menyebut, perkiraan jebol ini disebabkan oleh migrasinya para pengguna BBM non subsidi yang harganya naik kemudian beralih menjadi pengguna BBM subsidi.
“Sehingga mungkin dia migrasi ke Pertalite dan solar, itu yang menyebabkan kuotanya nggak memenuhi gitu ya. Kuotanya harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan tadi, jangan sampai terjadi kekurangan kuota sehingga menyebabkan antrian-antrian di SPBU,” ungkapnya.
Melihat potensi jebolnya kuota BBM subsidi, Fahmi memberikan dua jalan keluar yang dapat ditempuh pemerintah. “Dengan menaikkan harga bbm subsidi atau melakukan pembatasan yang ketat agar konsumen bbm subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
