ESDM: Rice Cooker Gratis akan Kerek Konsumsi Listrik dan Gantikan LPG
Pemerintah akan membagikan 500 ribu unit rice cooker gratis yang ditargetkan rampung didistribusikan ke seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2023. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konsumsi listrik dan mensubstitusi LPG.
“Kita perlu meningkatkan permintaan listrik sekaligus mengganti LPG. Pemerintah sedang melakukan program susbtitusi LPG yang digantikan dengan pengadaan AML (alat masak listrik) dan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas),” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (3/11).
Namun, kata Arifin menambahkan, proyek jargas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa efektif berjalan. Sehingga pemerintah memilih untuk menjalankan program pembagian AML berupa rice cooker gratis.
Arifin mengungkapkan, dengan adanya program pembagian AML ini dapat memberi dampak positif bagi sektor industri dalam negeri. “AML ini nanti juga akan menumbuhkan industri dalam negeri untuk bikin kompor listrik,” ujarnya.
Terkait perusahaan penyedia AML ini, Arifin belum mau menyebut nama. “Ya dibuka aja nanti ditenderkan asal kualitasnya tidak dibawah spesifikasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan proses pengadaan rice cooker menggunakan sistem lelang cepat melalui E-Katalog.
Namun, dia tidak bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang sudah mengikuti lelang tersebut. Pasalnya, basis pemilihan pemasok rice cooker gratis berdasarkan dari spesifikasi dan harga.
Dia mengatakan, Kementerian ESDM akan memilih perusahaan yang bisa memenuhi spesifikasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, perusahaan harus memproduksi rice cooker berukuran 1,8 liter sampai 2,2 liter serta dilengkapi dengan stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan”. “Jadi kelihatan bahwa itu barang yang berkualitas, dan stikernya yang tidak mudah luntur, dan tidak mudah dilepas,” ujar Dadan.
Pemerintah saat ini tengah memverifikasi data penerima hibah yang berasal dari pemerintah daerah. "Pengadaan juga dilakukan sekarang, di akhir bulan ini harapannya mudah-mudahan seluruh proses selesai,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/10).
