ESDM: Sudah Ada Perusahaan Besar Berminat Kelola Cekungan Warim Papua
Kementerian ESDM mengungkapkan sudah ada perusahaan minyak dan gas (migas) yang berminat untuk mengeksplorasi cekungan Warim. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan sudah ada calon pembeli data cekungan Warim yang merupakan perusahaan besar.
“Besar dong, yang mampu di daerah-daerah sulit, yang kemudian punya kemampuan besar,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (6/11).
Arifin menjelaskan pemilihan perusahaan besar pengelola Blok Warim ini agar tidak perlu ada tambahan pengelola lain. “Karena kalau kita kasih yang gak mampu, dia cari lagi partner, akhirnya jadi mahal dan lama, makanya kita harus nyari jodoh harus pinter-pinter,” kata dia.
Wilayah kerja migas yang berlokasi di Papua itu kini telah berganti nama menjadi Blok Akimeugah 1 dan 2. Pergantian nama ini dilakukan dengan memotong bagian Blok Warim yang masuk ke Taman Nasional Lorentz yang merupakan kawasan konservasi.
Pemotongan tersebut agar potensi migas di kawasan ini dapat segera dikembangkan tanpa harus menunggu restu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ada ekstra 10% yang kami potong supaya tidak terjadi permasalahan lingkungan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Tutuka Ariadji.
Menurut Tutuka, pemotongan wilayah itu tidak mengurangi potensi migas yang digadang-gadang lebih besar dari potensi migas Blok Masela. “Jadi, kami lakukan (pemotongan) itu karena potensi (cadangan gas yang terpangkas) tidak terlalu signifikan. Kami lelang, masih besar,” ujarnya.
Cekungan Warim terletak di sekitar wilayah Taman Nasional Lorentz. Kementerian ESDM sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian LHK serta The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) terkait hal ini.
“Namanya proses kan panjang tapi kita membutuhkan sumber daya (migas) itu cepat dikembangkan. Jadi kami upayakan, kami potong lah wilayahnya,” ujar Tutuka.
Ia juga menyebutkan bahwa di Blok Akimeugah 1 dan 2 ini terdapat dua potensi sumber daya, yakni minyak dan gas dengan potensi yang besar. Kendati demikian, wilayah kerja dengan potensi besar ini tidak memiliki infrastruktur yang kurang memadai. “Jadi itu yang membuat kita memberikan kategori kelas high risk,” kata dia.
