Jokowi Temui Bos Freeport McMoran di AS, Bahas Divestasi 10% Saham
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (13/11) waktu setempat. Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Jokowi di AS.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham pemerintah di Freeport Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson, seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, pada Selasa (14/11). Jokowi berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Selain itu, juga hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani.
Dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Erick Thohir menjelaskan bahwa dalam pertemuan antara pemerintah dengan Freeport McMoRan tersebut membahas mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport.
Erick menyebut bahwa saat ini Freeport sudah tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga, melainkan telah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur untuk mengolahnya menjadi beragam produk turunan. Oleh karenanya, Erick menyebut bahwa hal tersebut yang mendasari pemerintah untuk terus mendorong investasi AS di Indonesia, salah satunya dari Freeport McMoRan. “Yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Freeport McMoran pun tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, di antaranya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. “Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, Papua,” kata Erick.
Narasi mengenai divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham milik Freeport-McMoran di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah telah menguat sejak awal tahun ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proses divestasi akan dieksekusi pada 2041 mendatang.
Dengan divestasi tersebut, pemerintah akan menambah kepemilikan porsi sahamnya di PTFI menjadi 61%. Divestasi juga menjadi persyaratan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PTFI yang berakhir pada 2041.
Lebih lanjut, kata Arifin, pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia meski kontrak operasi produksi baru akan berakhir pada 2041.
Pengembangan Tambang Kucing Liar
Jika pemerintah mengabulkan perpanjangan tersebut, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua hingga 2061. Selain itu, kepastian perpanjangan kontrak menjadi penting bagi Freeport lantaran rencana investasi pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar yang merupakan bagian dari kawasan Grasberg.
Tambang Kucing Liar diperkirakan menyimpan deposit tembaga mencapai 6 miliar pound dan emas sekitar 6 juta ounce. Masa produksi Kucing Liar diproyeksikan sampai 2053, dengan asumsi penggarapan mulai 2024.
Arifin mengatakan bahwa perpanjangan kontrak IUPK Freeport dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan investasi. Perpanjangan kontrak juga dilakukan untuk mengamankan pasokan konsentrat tembaga untuk smelter domestik.
Selain itu, masa perpanjangan izin yang diurus sejak jauh hari ini akan memberi kesempatan bagi Freeport untuk melakukan eksplorasi di tambang bawah tanah sebelum memulai proses produksi. Pemerintah juga meminta Freeport menyelesaikan smelter tembaga Gresik sekaligus mendirikan smelter baru di Papua sebagai syarat perpanjangan kontrak.
"Divestasi nanti tahun 2041, memang saat ini sedang kami negosiasikan dengan catatan pemerintah lihat juga perkembangan hilirnya," kata Arifin di Kementerian ESDM, pada Rabu (31/5).
Adapun komposisi pemegang saham PT Freeport Indonesia saat ini mayoritas digenggam oleh Pemerintah Indonesia dengan 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24% saham milik PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral.
