Debat Cawapres Tak Singgung Batu Bara, Bisa Jadi Momok Transisi Energi
Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti ketiadaan pembahasan mengenai batu bara Indonesia dalam debat cawapres yang dilaksanakan KPU pada Minggu (21/1). Menurut Fahmy pemerintah selanjutnya perlu memberi perhatian akan keadaan batu bara Indonesia.
“Cadangan batu bara kita masih sisa banyak sekali, nanti mau diapakan saat transisi energi? Dimana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah dipensiunkan dini,” kata Fahmy saat dihubungi Katadata.co.id pada Senin (22/1).
Menurut Fahmy, momentum debat cawapres kemarin seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memaparkan gagasan yang akan diambil para kandidat dalam mengelola energi saat menjabat nanti.
“Kemudian gasifikasi batu bara juga tidak dibahas, dimana cara tersebut sudah pernah diusahakan namun nilai keekonomiannya tidak tercapai,” kata dia.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga mengatakan bahwa saat ini batu bara masih mendominasi sebagai sumber energi listrik di Indonesia.
“Saat ini mungkin di listrik 70% masih menggunakan batu bara, belum lagi ditambah energi yang berasal dari minyak dan gas juga masih cukup besar,” kata Komaidi saat dihubungi pada Senin (22/1).
Komaidi menyayangkan pembahasan ini sama sekali tidak dibicarakan dalam debat. Pembahasan debat cawapres langsung lompat ke transisi energi tanpa menyinggung masalah yang akan ditinggalkan.
Tidak hanya soal batu bara, para pengamat juga menyoroti ketiadaan pembahasan seputar minyak dan gas bumi. Menurut Komaidi kebutuhan minyak konsumsinya di atas satu juta bph namun produksinya terus menurun. Dia menyoroti perihal pengelolaan gas bumi dalam negeri.
“Bagaimana konektivitas infrastruktur gas yang sebagian besar sumbernya ada di Indonesia timur namun penggunanya ada di Indonesia Barat itu solusinya bagaimana, juga tidak dibahas,” kata Komaidi saat dihubungi Senin (22/1).
Selain itu, Komaidi juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan kebijakan harga khusus bagi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri. “Ini kan sebetulnya masalah nyata yang dihadapi keseharian dan saya kira pembicaraan ini ada di meja Presiden dan Menteri. Nah ini saya kira juga luput dari pembahasan semalam,” ujar Komaidi.