Pemerintah Diminta Tegas ke Freeport Soal Relaksasi Ekspor Tembaga
PT Freeport Indonesia meminta relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024 diperpanjang menjadi sampai akhir tahun. Pasalnya smelter tembaga Manyar mulai beroperasi pada Mei 2024 dan baru akan mencapai kapasitas penuhnya secara bertahap pada Desember 2024.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan pemerintah harus konsisten terhadap kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia termasuk tembaga, sebab sudah berulang kali memberikan dispensasi atau kelonggaran terhadap Freeport terkait hal ini.
“Artinya PTFI mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari pemerintah, disaat target pembangunan smelter juga tidak bisa sesuai target,” kata Bisman kepada Katadata.co.id pada Rabu (24/1).
Sebagai informasi, PTFI diwajibkan membangun smelter tembaga guna memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dimana dalam IUPK PTFI tertulis jangka waktu penyelesaian Smelter Gresik paling lambat 5 tahun sejak IUPK itu diterbitkan pada Desember 2018, atau pada Desember 2023.
“Yang ingin kami sampaikan bahwa ini membuktikan bahwa perencanaan dalam konteks membangun smelter dan perencanaan dalam membuat kebijakan itu tidak konsisten. Dalam konteks ini artinya bahwa pemerintah juga tidak konsisten hilirisasi sebagaimana yang digembar-gemborkan.,” ujarnya.
Menurut Bisman, pemerintahan hanya bersikap tegas dalam penanganan komoditas nikel namun disaat yang bersamaan tidak dapat mengambil sikap serupa untuk komoditas tembaga termasuk PTFI di dalamnya.
Akan tetapi Bisman menyampaikan bahwa jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran ekspor tembaga PTFI sampai akhir 2024, maka pemerintah akan berada dalam posisi yang sulit.
“Karena di satu sisi bahwa smelter itu tidak bisa selesai karena mungkin dipaksakan. Tapi disisi lain kalau smelter tidak selesai itu tidak ada opsi lain karena memang tidak ada pilihan smelter yang lain,” ucapnya.
