Ada 12 Risiko Investasi Migas, Pakar: Pemerintah Hanya Kuasai Satu
Dosen Universitas Pertamina A. Rinto Pudyantoro mengatakan berdasarkan identifikasinya terdapat 12 risiko bisnis di investasi migas. Rinto menyebut 12 risiko ini dihadapi investor dimanapun, termasuk di Indonesia.
Risiko yang dimaksud Rinto yakni risiko fiskal, ekonomi, pasar, subsurface, teknologi, kualitas, biaya, tenaga kerja, waktu, lingkungan hidup, keamanan, dan politik. Adanya risiko ini, harapannya pemerintah dapat mengendalikan seluruhnya.
Namun Rinto menyebut, pada kenyataannya pemerintah tidak dapat mengendalikan seluruh risiko yang ada. “Dari 12 risiko, hanya ada 1 risiko saja yang 100% bisa dikendalikan pemerintah, yakni fiskal,” kata Rinto dalam media briefing IPA Convex di Jakarta, Kamis (1/2).
Rinto mengatakan pemerintah memegang kendali penuh dalam bidang fiskal hulu migas dan tidak ada pihak yang bisa melarang penerbitan kebijakan yang pemerintah lakukan.
“Jadi fiskal itu pemerintah bisa ngapain aja, kapan saja bisa merubah kebijakan. Artinya, kalau kita bicara kemudahan berinvestasi, ya sebetulnya yang bisa dikendalikan ya cuman fiskal saja,” ujarnya.
Rinto menjelaskan, dari 11 risiko lainnya, hanya sebagian besar yang dapat dikendalikan, namun juga tidak bisa dijamin 100% akan berhasil.
“Kalau mengendalikan risiko yang lain mungkin bisa diupayakan, namun tidak bisa dijamin secara penuh. Mulai dari keamanan, ekonomi, pasar, politik, apalagi kita gak bisa. Tidak bisa semua itu pemerintah melakukan kontrol atau pengendalian,” kata dia.
Oleh sebab itu, Rinto berharap sosok pemimpin baru Indonesia selanjutnya dapat memperlancar bisnis di Hulu Migas dan dapat mengendalikan risiko-risiko yang ada. “Pemerintah seperti apa yang kami harapkan, pemerintah yang bisa membantu bisnis hulu migas berkembang,” ujar Rinto.
Sebab Rinto menyebut, semakin kecil risiko yang ada maka investasinya akan semakin menarik. Begitu pula dengan besarnya risiko yang ada maka investasinya menjadi kurang diminati oleh para investor
