Bos PT Timah ke DPR: Saya Tak Terlibat Dalam Kasus Korupsi Rp 271 T
Membuat ringkasan dengan AI
Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi timah yang menyeret perusahaan pimpinannya dengan total kerugian mencapai Rp 271 triliun.
“Saya sendiri sangat terbuka dan memastikan saya tidak terlibat dalam kejadian yang terjadi selama ini dari 2015-2022 yang sedang diangkat Kejaksaan Agung,” kata Ahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (2/4).
Sebagai informasi, Kasus korupsi di PT Timah disebut merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan senilai Rp 271 triliun. Dalam kasus ini, Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka.
Dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rich PIK Helena Lim selaku Manager PT Quantum Skyline Exchange (PT QSE), dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (PT RBT).
Komisi VI DPR RI berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus ini. Menanggapi pembentukan panja ini, Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menyatakan rasa terima kasih dan dukungan atas pembentukan ini.
“Nanti kami akan cari solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi di PT Timah. Saya yakin optimistis apa yang disampaikan akan ada jalan keluarnya, apalagi perusahaan ini perusahaan publik dan tidak ada yang ditutupi,” ucapnya.
Ahmad juga mengatakan bahwa dirinya sangat pendukung upaya yang dilakukan kejaksaan sebagai penegak hukum untuk memproses kasus ini. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, bisa memberikan dukungan penuh untuk panja PT Timah Tbk,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Komisi VII DPR RI Martin Manurung juga menyebut akan melakukan pendalaman terkait kasus ini melalui pembentukan panja.
“Untuk RDP kali ini sesuai dengan rapat internal yang sudah kami lakukan, ada beberapa materi mungkin terkait dengan detail dari permasalahan atau kasus dihadapi oleh PT Timah akan dilakukan pendalaman pada saat panja,” kata Martin.
Pembentukan panja ini juga menjadi perhatian DPR sebab mengakibatkan kerugian lingkungan dalam jumlah besar. “Masalah tersebut menjadi sorotan masyarakat terkait dengan nilainya disebut-sebut sangat besar, dan diduga melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Melalui pembentukan panja ini DPR berusaha untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, khususnya posisi perusahaan PT Timah pada periode 2015-2023.
“Jangan jangan memang manajemen ada ketakutan membongkar. Di rapat panja bongkar semuanya pak. Di mana peran komisaris mengawasi, dimana person holding? Rasanya kami juga kaget kalau ada masalah begini. Kalau rutin dilakukan update, kalau kesulitan ceritakan ke kami sehingga dukungan politik bisa diberikan disini agar tidak jadi hal seperti ini,” ujarnya.
