Harga Minyak RI Potensi Tembus US$ 100/Barel Imbas Konflik Iran-Israel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dapat menembus US$ 100 per barel jika eskalasi konflik Israel-Iran berlanjut dan meluas. Kenaikan harga minyak tersebut dapat membuat subsidi bahan bakar minyak dan elpiji membengkak.
Direktur Jenderal Migas, Tutuka Ariadji, mengatakan kenaikan nilai ICP akan berimbas pada peningkatan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji. Pemerintah mematok ICP dalam asumsi ekonomi makro APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel.
Adapun harga rata-rata ICP terbaru bulan Maret 2024 telah berada di level US$ 83,79 per barel. Angka tersebut meningkat US$ 3,69 per barel dari ICP bulan Februari senilai US$ 80,09 per barel.
"Saya menyatakan bahwa kemungkinan besar ICP akan naik ke US$ 100 per barel. Kalau kita soroti ICP, sebetulnya dari Februari atau Maret-April naik terus," kata Tutuka dalam diskusi daring bertajuk 'Ngobrol Seru Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi RI' pada Senin (15/4).
Dalam paparannya, Tutuka menguraikan kenaikan ICP ke level US$ 100 per barel bakal berimbas pada perhitungan subsidi dan kompensasi BBM menjadi Rp 249,86 triliun. Angka ini lebih tinggi dari asumsi APBN 2024 senilai Rp 160, 91 triliun. Dampak tersebut juga menyasar pada potensi pembengkakan subsidi elpiji menjadi Rp 106,28 triliun dari awalnya Rp 83,27 triliun.
Tutuka mengatakan, tren kenaikan ICP cukup sensitif terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN. Untuk setiap kenaikan ICP US$ 1 per barel, akan menambah subsidi energi sebesar Rp 1,78 triliun dan kompensasi energi hingga Rp 5,34 triliun.
Di sisi lain, kenaikan tersebut juga akan berdampak pada melonjaknya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,83 triliun.
Secara lebih spesifik, Tutuka menjabarkan bahwa setiap kenaikan ICP US$ 5 per barel akan menambah subsidi BBM sebesar Rp 190 miliar. Kenaikan serupa juga berdampak pada penambahan subsidi elpiji sejumlah Rp 5,04 triliun.
Peningkatan ICP US$5 per barel juga ikut berdampak pada kompensasi Solar bertambah Rp 6,42 triliun. "Ini sangat tidak menguntungkan untuk Indonesia," ujar Tutuka.
