Alasan Menteri Bahlil Lahadalia Bagikan IUP untuk Ormas Keagamaan
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berencana memberikan izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
“Kita tunggu PP-nya nanti akan saya jelaskan dan detailkan,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Jakarta pada Senin (29/4).
Bahlil menyampaikan, alasan pemberian IUP ini berkaitan dengan peran para ormas saat masa perjuangan kemerdekaan.
“Logikanya begini kalian punya hati tidak sih? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh-tokoh Gereja, Pura, Hindu, saat Indonesia belum merdeka memang siapa yg memerdekakan bangsa ini?” ujarnya.
Dia juga membahas peran ormas saat terjadinya agresi militer pada 1948. “Memang siapa yang membuat fatwa? Para konglomerat, perusahaan? Kan yang buat para tokoh agama. Disaat Indonesia sudah merdeka masa tidak boleh kami memberikan mereka perhatian,” ucapnya.
Menurut Bahlil, pemberian IUP ini diperlukan dan dapat bermanfaat selama dilakukan dengan baik. “Supaya mereka juga bisa mengelola secara profesional, dicarikan partner yang baik,” kata dia.
Apalagi menurut Bahlil dengan peran ormas yang sudah terbiasa menangani umat, bukan menjadi halangan bagi mereka untuk dapat mengelola IUP. Dia juga membandingkan ormas dengan para perusahaan penerima IUP.
“Memang perusahaan yang punya IUP itu mengelola sendiri? dia juga butuh kontraktor. Jadi kita lebih bijaksana melihat ini. Kalau bukan kita yang memperhatikan ormas, lalu siapa lagi? Kok jadi terkesan tidak suka jika negara hadir untuk membantu mereka sedangkan kita senang jika ada investor yang mengelola,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan akan terus memperjuangkan pemberian IUP ini bagi ormas-ormas tersebut. “Saya kalau untuk urusan agama kapanpun dan dimanapun saya akan perjuangkan, siapapun saya tidak ada urusan,” katanya.
