Pemerintah Masih Tahan Harga BBM hingga Bulan Ini, Juli akan Naik?
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah mengaku belum merumuskan rencana untuk menahan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi yang akan berakhir pada Juni ini. Namun, pemerintah tidak berupaya untuk mengubah besaran subsidi harga BBM dan tarif listrik yang telah ditetapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih memonitor fluktuasi harga minyak mentah global. Dia mengatakan harga BBM global saat ini lebih rendah daripada harga tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh sentimen konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.
"Harga BBM juga masih tidak setinggi sebelumnya. Jadi masih terus dimonitor," kata Airlangga seusai Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (24/6).
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati alokasi subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun pada tahun ini. Alokasi subsidi jenis BBM tertentu tahun ini sebesar Rp25,8 triliun. Angka ini juga menjadi subsidi BBM terbesar dalam empat tahun terakhir.
Kemudian alokasi subsidi elpiji 3 kg kepada PT Pertamina dan listrik untuk PLN masing-masing sejumlah Rp87,5 triliun dan Rp 75,83 triliun. "Jumlah anggarannya sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan," ujar Airlangga
Menteri Energi dan Sumbei Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pembahasan tarif listrik dan harga BBM subsidi dan non subsidi masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Tanya beliau (Sri Mulyani), kapan mau membicarakannya," ujar Arifin pada kesempatan serupa.
Arifin menyebut pihaknya siap menjalankan amanat apabila nantinya ada penambahan waktu untuk menahan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik. "Tanya Bu Sri Mulyani, kami di ESDM tiap saat siap," ujar Arifin.
Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan menahan harga BBM dan tarif listrik subsidi dan non subsidi selama enam bulan menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 2,29% terhadap PDB. Ini karena subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk Pertamina maupun PLN.
“Itu akan membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih, maupun pelebaran defisit anggaran di 2024,” kata Airlangga.
