Tekan Harga Tiket Pesawat, Luhut Buka Peluang Pemasok Avtur dari Swasta
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang pemasok avtur di bandara tidak hanya dari PT Pertamina.
“Saya kira, kami juga membuka investasi bagi perusahaan lain di bidang ini, terutama di daerah Indonesia Timur,” kata Luhut di Jakarta pada Senin (19/8).
Dengan adanya pembukaan peluang tersebut, Luhut memperkirakan besaran harga avtur bisa mulai turun. “Karena kami buka peluangnya, tidak hanya dimonopoli Pertamina,” ujarnya.
Kendati demikian, Luhut mengapresiasi Pertamina Patra Niaga yang telah memasok avtur untuk bandara besar dan 72 depot pengisian pesawat udara di seluruh Indonesia.
“Jaringan distribusi yang luas ini teknologi terkini, dan komitmen kuat terhadap kualitas, serta keberlanjutan Pertamina siap menjadi pemain utama dalam industri energi nasional dan global,” ucapnya.
Untuk Menekan Harga Tiket Pesawat
Pembukaan peluang bagi perusahaan lain untuk memasok bioavtur merupakan salah satu langkah yang dinilai dapat menekan harga tiket pesawat rute domestik. Langkah tersebut sejalan dengan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengentaskan praktik monopoli pengisian avtur oleh Pertamina.
KPPU menghitung praktik monopoli tersebut menggenjot harga avtur domestik lebih tinggi 43% dari negara lain di Asia Tenggara. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mendukung upaya untuk menciptakan industri transportasi udara yang lebih sehat.
"Rapat saya hari ini salah satunya membicarakan efisiensi harga tiket pesawat dari sisi bisnis avtur di bandara," kata Rachmat dalam Katadata SAFE 2024, Kamis (8/8).
Rachmat mengaku mendukung usulan KPPU untuk membuka bisnis pengisian avtur ke pelaku usaha lain. Pada saat yang sama, Rachmat khawatir pelaku usaha hanya akan mengincar bandara dengan rute penerbangan populer.
Apalagi, Pertamina memiliki kewajiban untuk menyediakan avtur di semua bandara. "Kalau bisnis ini dibuka, perusahaan lain juga harus menyediakan jasanya di bandara dengan rute yang tidak terlalu populer," katanya.
Rekomendasi dari KPPU
Sebelumnya, Kepala KPPU Fanshurullah Asa telah merekomendasikan pembukaan jasa penyediaan avtur sejak 2008. Rekomendasi yang sama terus diberikan pada 2016 dan 2023.
Pembukaan penyediaan avtur dapat menekan harga avtur di dalam negeri. "Kami sudah buat surat resmi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kajian kami," kata Asa awal Februari lalu, Selasa (6/2).
Inti kajian terkait monopoli avtur adalah pemerintah perlu merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008. Beleid tersebut, membuat Pertamina menguasai pasar avtur nasional secara alami.
Padahal, sebelumnya aturan itu penyediaan bahan bakar tersebut dilakukan pula oleh Shell Indonesia. Revisi aturan akan membuka pelaku usaha dapat bersaing dalam menyediakan avtur di dalam negeri.
