Bahlil soal Perpanjangan Kontrak Freeport Mandek: Masih Nego dengan BUMN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nenyatakan, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga kini belum rampung.
“Nanti dibicarakan dengan pak Tony ya. Masih dalam negosiasi dengan BUMN,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di gedung DPR RI pada Senin (27/8).
Tony yang dimaksud Bahlil adalah Tony Wenas yang menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI. Selain negosiasi, Bahlil menyebut alasan lain yang menyebabkan perpanjangan IUPK masih berlangsung hingga saat ini adalah lambatnya Freeport memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan IUPK.
Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai. Merespons hal tersebut, Direktur Utama PTFI Tony Wenas menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah dalam seluruh aspek.
“Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).
Tony mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah. Dia menyampaikan, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga di Fakfak, Papua Barat termasuk salah satu poin pembahasan dalam perpanjangan izin operasi mereka setelah 2041. “Itu termasuk dengan perpanjangan IUPK,” ucapnya.
Balil saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan terlaksana tahun ini, sebelum pemerintahan baru dimulai.
“Dalam perpanjangannya nanti akan kami urus sebelum pemerintahan selesai,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).
PTFI saat ini memiliki IUPK yang berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan, perpanjangan kontrak PTFI setelah 2041 Indonesia akan memperoleh penambahan saham sebanyak 10%. “Jadi total saham Indonesia di Freeport itu sebesar 61%,” ujarnya.
Penambahan saham 10% ini sebelumnya pernah dikatakan Bahlil dalam peresmian operasi smelter tembaga Manyar milik PTFI di Gresik beberapa waktu lalu. “Rasa-rasanya agak kurang adil kalau kami tidak memberi perpanjangan izin, apalagi sudah membangun smelter di Gresik dan kita akan mendapatkan penambahan saham 10%. Sudah disetujui juga, Freeport akan membangun smelter di Papua,” kata Bahlil pada Kamis (27/6).
Melalui jumlah kepemilikan saham tersebut, Bahlil menegaskan bahwa PTFI sudah menjadi milik Indonesia. “Sudah bukan lagi milik Freeport McMoran, sudah menjadi milik BUMN. Jadi ini kan punya negara, kenapa harus kami buat ribet-ribet perpanjangannya,” kata dia.
