Menteri Bahlil: Muhammadiyah Minta Lahan Tambang Selain Eks Adaro dan Arutmin
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan soal pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan masih dalam proses. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut salah satu progres lahan tambang untuk ormas Muhammadiyah.
Ormas ini disebut telah membidik lahan tambang batu bara lain yang nantinya akan dikelola. Padahal, sebelumnya Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.
“Ada permohonan untuk mendapatkan lahan di tempat lain, sedang kami pertimbangkan,” kata Bahlil saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Minggu (13/10).
Kendati demikian, Bahlil tidak merinci lahan eks PKP2B mana yang diincar oleh Muhammadiyah. “Mereka meminta sekitar itu, tapi memang ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih lahan yang lain,” ujarnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang salah satunya mengatur bahwa ormas keagamaan berkesempatan mendapatkan WIUPK bekas PKP2B.
Sebelumnya, ESDM menyebut, pemerintah sudah menyiapkan enam lahan bekas tambang untuk dibagikan kepada ormas keagamaan. Nantinya, akan mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.
Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare (ha) WIUPK ke ormas keagamaan. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan eks PKP2B milik PT. Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 ha, sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.
Namun khusus lahan bekas KPC, telah diberikan kepada ormas Nahdlatul Ulama (NU). Selain Muhammadiyah, Bahlil juga turut menjelaskan perkembangan komunikasi pemerintah dengan ormas keagamaan lain, yakni Persatuan Islam (Persis) terkait lahan tambang batu bara ini.
“Persis kami akan kasih, saat ini sedang dalam proses. Persis kemarin PICnya sudah telepon saya,” ucapnya.
Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Ragu
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap masyarakat tidak meragukan kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola tambang batu bara. Karena Muhammadiyah telah berpengalaman baik dalam kegiatan skala besar secara nasional.
"Jangan underestimate begitu, kami Muhammadiyah bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha hotel," kata Haedar Nashir saat ditemui wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/9).
Haedar berjanji Muhammadiyah akan mengelola tambang yang fokus pada kesejahteraan masyarakat serta mengedepankan prinsip profesionalitas dan orientasi pada kepentingan publik.
"Semangatnya sama, bahwa pengelolaan tambang yang betul-betul profesional, perusahaannya juga good governance, dan juga dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang bertanggung jawab," ujar Haedar Nashir.
