Bahlil Lantik Djoko Siswanto Jadi Kepala SKK Migas
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Mantan Dirjen Migas ini menggantikan Dwi Soetjipto.
Bahlil mengatakan peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi tugas utama kepala SKK Migas yang baru. Dia menyebut, ini sesuai dengan visi serta program besar dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi dan makan bergizi gratis.
Bahlil menyampaikan, kinerja lifting minyak nasional berada di 600 ribu barel per hari. Menurutnya angka ini sebetulnya masih bisa ditingkatkan.
"Sejauh ini ada 301 pemboran eksplorasi, 195 sumur di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Joko yang baru dilantik untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam siaran pers, dikutip Jumat (8/11).
Dia menyampaikan, salah satu upaya meningkatkan lifting migas adalah mengoptimalkan sumur-sumur idle yang saat ini masih belum diolah. Dia menginginkan segera terciptanya koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki sumur idle.
"Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS, di-clear-kan. Yang sudah selesai eksplorasi teman-teman dari KKKS, kami sangat mengharapkan bantuan untuk bersama-sama demi program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," katanya.
Bahlil juga menekankan pentingnya upaya terobosan dan kerja keras dalam mewujudkan peningkatan lifting. "Saya enggak mau tau caranya bagimana, kita harus mampu mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah ini," ujar Bahlil.
Selain lifting, Bahlil juga meminta Djoko memangkas perizinan di sektor hulu migas. Djoko juga diminta memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak timbul hambatan. "Pangkas semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. Sampaikan kepada saya dan kita selesaikan bersama-sama," ujar Bahlil.
Ia mengatakan , pemerintahan harus satu visi dan misi dengan Presiden dalam menjalankan sebuah kebijakan. Menurutnya seorang Menteri adalah pembantu Presiden untuk mewujudkan visi dan misinya. "Jadi jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan," ucapnya.
