DEN Pastikan Subdisi BBM Tak Dihapus, Hanya Perbaikan Skema Penyaluran
Membuat ringkasan dengan AI Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan ini merupakan klarifikasi atas pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai subsidi BBM.
Jodi menjelaskan bahwa pernyataan Luhut merupakan wacana untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan menghapus subsidi.
"Statement yang disampaikan sebelumnya oleh Ketua DEN, Luhut adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran, melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi," ujar Jodi dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2).
Menurutnya, saat ini mekanisme subsidi BBM banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki database penerima subsidi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaruan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Usulan Skema Baru Subsidi BBM
Sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa kebijakan BBM satu harga dapat diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau pada 2027.
"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar," kata Luhut.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi BBM langsung kepada individu agar lebih tepat sasaran, bukan melalui barang atau komoditas.
"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar AS," katanya.
Luhut juga menambahkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) akan digunakan untuk memastikan distribusi subsidi yang lebih akurat.
"Saya pikir berdasarkan teknologi yang sudah ada, kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat indah," ujarnya.
DPR: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya rencana penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR.
"Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang.
Dia menekankan bahwa meskipun ada perbaikan skema, penghapusan subsidi tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa pembahasan di legislatif.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi ke depan kita akan benahi agar tepat sasaran," ujarnya.
Bambang juga meluruskan pernyataan Luhut, yang menurutnya bukan mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema agar lebih efektif. Dia menyinggung kesepakatan dalam rapat kerja 2023 antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Arifin Tasrif mengenai distribusi BBM subsidi.
"Bahkan dalam raker 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin menyepakati bahwa penggunaan BBM subsidi, seperti Pertalite, hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar diperuntukkan bagi angkutan umum, angkutan sembako, nelayan, dan petani," ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
