Menteri Bahlil Lantik 3 Pejabat SKK Migas untuk Dorong Swasembada Energi
Ringkasan
- Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 akan menambah pengeluaran generasi Z dan masyarakat menengah bawah, diperkirakan sekitar Rp 1,75 juta per tahun, memberatkan mereka yang baru memulai karier.
- Pengeluaran tambahan ini dapat memengaruhi daya beli gen Z secara keseluruhan, mengurangi konsumsi barang dan jasa yang tidak penting, berdampak pada perekonomian, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial.
- Celios mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12% dan merekomendasikan kebijakan pajak yang lebih progresif, seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak windfall komoditas, untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik tiga pejabat baru di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pelantikan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.
“Ini merupakan bagian dari konsolidasi institusi di tingkat SKK Migas dalam rangka percepatan akselerasi untuk mewujudkan program swasembada energi, khususnya ketahanan energi,” ujar Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (26/2).
Pejabat yang Dilantik:
Rikky Rahmat Firdaus
- Jabatan lama: Kepala Divisi Pengembangan Lapangan dan Perolehan Tahap Lanjut SKK Migas
- Jabatan baru: Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas
Taufan Marhaendrajana
- Jabatan lama: -
- Jabatan baru: Deputi Eksploitasi SKK Migas
Eka Bhayu Setta
- Jabatan lama: Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas
- Jabatan baru: Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas
Target Peningkatan Produksi
Dalam arahannya, Bahlil meminta kepada pejabat baru untuk meningkatkan lifting minyak Indonesia dari 580-590 ribu barel per hari (bph) menjadi 630-650 ribu bph pada 2025. “Berbagai teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian 301 rencana pengembangan atau Plan of Development (POD). Bahlil menegaskan bahwa perusahaan yang sudah melakukan eksplorasi tetapi belum memulai produksi harus segera dievaluasi.
“Kalau mereka menahan konsesi, kapan kita bisa meningkatkan produksi?” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
