Bahlil Minta Pertamina Perbaiki Rasio Konsumsi dengan Penyimpanan LPG Bersubsidi


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina memperbaiki rasio antara tingkat konsumsi dengan kapasitas penyimpanan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram.
"Setelah meninjau penyimpanan LPG bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan, saya melihat konsumsi LPG 3 kilogram di provinsi ini mencapai 555 metrik ton, sementara tempat penyimpanan hanya sekitar 16 ribu metrik ton," ujar Bahlil saat meninjau pangkalan LPG 3 kilogram di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3).
Menurutnya, rasio ini tidak sehat dan perlu segera diperbaiki agar tidak mengganggu program ketahanan energi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. "Jika tidak diperbaiki, ini bisa berdampak pada ketahanan energi nasional," katanya.
Penataan LPG di Kalimantan
Meskipun demikian, Bahlil menilai bahwa dampak dari penataan LPG di Kalimantan masih relatif terkendali. "Saya melihat kondisi di Kalimantan cukup baik, dampak dari penataan LPG tidak terlalu signifikan bagi masyarakat," ujarnya.
Pihaknya memastikan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan penimbangan LPG sebelum didistribusikan untuk menjamin keakuratan berat LPG yang diterima konsumen.
"Harus ada timbangan, sehingga masyarakat bisa memastikan mereka mendapatkan LPG sesuai dengan berat yang berlaku," ujarnya.
Standar Berat LPG Bersubsidi
Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyiapkan regulasi agar setiap lokasi pendistribusian LPG bersubsidi dilengkapi dengan timbangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembeli menerima LPG sesuai ketentuan.
"LPG 3 kilogram dalam kondisi kosong memiliki berat sekitar 3 kilogram. Jika berisi, beratnya mencapai 8 kilogram. Ini harus dipastikan agar masyarakat tidak dirugikan," katanya.
Pulau Kalimantan saat ini memiliki 412 agen Public Service Obligation (PSO), 103 agen non-PSO, serta 16.154 pangkalan yang bertugas mendistribusikan LPG bersubsidi ke masyarakat.
Kunjungan Bahlil ke Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meninjau sejumlah kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idulfitri, termasuk pasokan dan kualitas BBM bagi masyarakat umum dan nelayan, distribusi LPG bersubsidi, serta ketersediaan dan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.