KSPI Ungkap Ancaman PHK Pekerja RI di Perusahaan Elektronik dan Otomotif Jepang

Ringkasan
- KSPI memperingatkan potensi PHK massal di industri manufaktur, terutama elektronik dan otomotif, oleh perusahaan Jepang akibat impor dan penurunan daya beli. Beberapa produsen truk seperti Toyota, Hino, Mitsubishi, dan Isuzu disebut akan melakukan PHK.
- Pelemahan daya beli masyarakat disebut sebagai pemicu PHK karena menurunkan permintaan dan meningkatkan biaya produksi, menyebabkan efisiensi, relokasi, bahkan pailit. 15 dari 50 perusahaan yang menghentikan produksi pada awal 2025 dinyatakan pailit.
- Ribuan pekerja telah dirumahkan, termasuk kasus besar di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meskipun demikian, pemerintah mengklaim penciptaan lapangan kerja baru masih positif, ditandai dengan meningkatnya PMI Manufaktur.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor manufaktur, khususnya industri elektronik dan otomotif. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa PHK tersebut akan dilakukan oleh sejumlah pabrikan asal Jepang.
Menurut Said, beberapa produsen truk asal Jepang yang berencana melakukan PHK di Indonesia adalah Toyota, Hino, Mitsubishi, dan Isuzu. Informasi ini diperoleh dari serikat pekerja di masing-masing pabrik.
"Serikat pekerja mengetahui hasil diskusi perusahaan karena mereka ikut dalam rapat bulanan. Impor dari Cina akan membuat ribuan buruh di pabrik otomotif terkena PHK," ujar Said dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (20/3).
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa saat ini hanya ada satu pabrikan yang mengimpor truk dari Cina, yaitu PT Gaya Makmur Indonesia dengan merek FAW. Volume impor truk FAW dari Cina meningkat 141,67% secara tahunan pada Januari-Februari 2025, mencapai 116 unit.
Pada periode yang sama, penjualan truk nasional turun 5,1%, dari 9.926 unit pada Januari-Februari 2024 menjadi 9.419 unit. Berdasarkan data ini, Said menilai bahwa pabrikan truk asal Jepang berencana mengurangi tenaga kerja di Indonesia.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menangani badai PHK ini," ujarnya.
Selain industri otomotif, Said juga mengungkapkan bahwa dua perusahaan manufaktur produk elektronik di Bekasi akan menutup pabriknya. Meski enggan menyebutkan nama perusahaan, ia menyebut bahwa pabrik-pabrik tersebut berencana pindah ke Jepang dan Cina karena biaya produksi di Indonesia dinilai kurang kompetitif.
Akibat Daya Beli Melemah
Said menilai bahwa gelombang PHK sejak awal tahun ini dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli menyebabkan berkurangnya volume pembelian barang, yang kemudian berdampak pada penurunan produksi di pabrik.
"Penurunan permintaan membuat biaya produksi meningkat. Akibatnya, beberapa pabrikan memilih efisiensi atau relokasi demi menekan biaya," kata Said.
Ia menambahkan bahwa skenario terburuk dari penurunan produksi adalah perusahaan terpaksa mengajukan pailit. Dari 50 perusahaan yang menghentikan produksi pada Januari-Februari 2025, sebanyak 15 di antaranya dinyatakan pailit.
Said juga mencatat bahwa dari 30.000 buruh yang terkena PHK dalam dua bulan pertama tahun ini, 50% di antaranya terjadi akibat pailit.
Gelombang PHK Melanda Berbagai Sektor
Sekitar 15.000 pekerja telah dirumahkan akibat banyaknya pabrik yang berhenti beroperasi sejak awal tahun ini. Salah satu kasus PHK terbesar terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merumahkan 10.669 pekerja setelah dinyatakan pailit pada tahun lalu.
Di tengah ancaman PHK massal, pemerintah mengklaim bahwa penciptaan lapangan kerja masih berlangsung. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa sektor industri padat karya masih menunjukkan perkembangan positif.
Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya permintaan domestik dan optimisme produsen yang tercermin dari naiknya indeks Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari level 51 pada Januari ke level 53 pada Februari.
“Kalau diadu, lebih banyak penciptaan lapangan kerja baru,” kata Hasan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (3/3).