Pertamina Buka Suara soal Rencana Impor Migas dari AS


PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan impor migas dari Amerika Serikat (AS). Kenaikan impor ini dilakukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS yang defisit.
“Saat ini kami masih ada kontrak untuk pengadaan LNG dari perusahaan AS. Kami akan melihat nanti bagaimana arahan pemerintah sambil kami juga tentu akan kaji internal,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (10/4).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda kebijakan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia selama 90 hari sambil membuka pintu negosiasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan menempuh sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespons tarif yang dikenakan AS.
Salah satunya, membeli produk-produk mesin, serta mengimpor LPG dan LNG dari Amerika. "Ini tidak menambah impor tapi hanya realokasi pembelian, sehingga tidak akan mengganggu," kata Airlangga.
Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Indonesia akan meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS), salah satunya minyak mentah.
“Kita tahu bahwa impor minyak kita kan cukup besar, kami sedang menghitung agar minyak menjadi salah satu komoditas yang bisa kita beli dari AS,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4).
Bahlil mengatakan impor minyak mentah Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dia menyebut porsi impor minyak dari AS baru 4% dari keseluruhan.
“Baru 4%, kami akan meng-exercise sehingga bisa mengurangi defisit neraca perdagangan,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan dengan rencana penambahan porsi impor minyak dari AS ini, berpotensi mengurangi volume atau jumlah impor dari negara lainnya. Namun, hal ini tidak berarti negara akan menyetop impor dari negara lainnya.