Pemerintah Susun Data Final Penerima BLT Subsidi BBM, Bagaimana Skema Pembagian?


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah saat ini tengah memfinalkan data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bantuan nantinya akan akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Menurut Kusdiana, saat ini ia telah mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti “Salah satunya mendiskusikan terkait data (BLT). Jadi kelanjutannya kami masih memfinalisasi sisi kesiapan data tersebut,” kata Dadan dikutip Senin (14/4).
BLT merupakan salah satu skema yang dibahas oleh Kementerian ESDM dalam menyalurkan subsidi energi tepat sasaran. Bahlil menyebut ada dua opsi yang tengah dibahas, salah satunya adalah skema bantuan langsung tunai.
“Satu lagi masih dirumuskan. Ada beberapa opsi tapi belum ada keputusan” ujar Bahilil beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Bahlil saat itu mengatakan jika sudah diputuskan nanti penerapan skema tepat sasaran ini kemungkinan dilakukan secara bertahap pada LPG. Bahlil menyampaikan hal ini disebabkan karena subsidi LPG berkaitan erat dengan usaha mikro kecil dan menengah serta ibu rumah tangga.
Bahlil mengatakan dirinya memang mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan subsidi tepat sasaran jika hasilnya sudah matang. Namun Bahlil enggan menjawab apakah skema ini akan diterapkan tahun ini atau tahun depan.
“Yang terpenting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kami itu tidak mencerminkan keputusan yang bagus. Doakan saja,” kata dia.
Selain itu Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah akan turut melibatkan BPS dalam penyusunan data penerima subsidi. “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data, baik itu Kementerian Sosial, Pertamina, ataupun PLN,” katanya.
Dia menjelaskan keterlibatan BPS dan Kemensos dalam hal ini karena pemerintah sedang mengarah untuk menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memastikan subsidi tepat sasaran. “Arahnya begitu, tapi kami gabung datanya supaya tidak tumpang tindih,” ujar dia.