Profil Kawei Sejahtera, Tambang Raja Ampat Dipimpin Eks Menteri Freddy Numberi

Pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan keempat perusahaan tersebut berada di wilayah Geopark Raja Ampat.

“Yang kami cabut adalah  PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT. Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan  PT Kawei Sejahtera Mining (KSM),” kata Bahlil dalam konferensi pers di Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (10/6).

Dia menyebut pencabutan IUP ini disebabkan oleh empat faktor. Pertama terkait pelanggaran lingkungan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Kedua, kawasan geopark harus dilindungi dengan memperhatikan biota laut dan konservasinya. 

“Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kami tetapkan ini sebagai kawasan geopark,” ujarnya. 

Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus agar Raja Ampat tetap menjadi tempat wisata dunia. Alasan ketiga berkaitan pertimbangan masukan dari pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Raja Ampat.

Profil KSM

Salah satu dari usaha tambang nikel yang dicabut itu adalah PT Kawei Sejahtera Mining (KSM). Berdasarkan laporan konservasi triwulan IV 2024, PT. Kawei Sejahtera Mining merupakan pemegang IUP Operasi Produksi yang diperoleh dari Pemerintah dalam Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor No. 290 Tahun 2013, pada 30 Desember 2013. IUP ini berlaku hingga 2033.

IUP ini memiliki luas 5.922 hektare, yang berlokasi di Pulau Kawei, Desa Selpele, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam aktenya, perusahaan menulis bergerak dalam bidang usaha pertambangan skala menengah dan mengembangkan usaha dalam bidang pertambangan.

Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, KSM melanggar aturan lingkungan. Perusahaan terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.

Dipimpin Freddy Numberi

Berdasarkan data yang diakses melalui Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, KSM dipimpin oleh Freddy Numberi sebagai Direktur Utama. Freddy merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009. Dia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada 1998 usai pensiun sebagai TNI Angkatan Laut.

Freddy juga pernah masuk dalam jajaran kabinet pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Duta Besar Era Megawati, hingga menjadi Menteri Perhubungan pada 2009 hingga 2011.

KSM juga memiliki direktur bernama Meyer GP Togatorop dan Komisaris Utama bernama Ali Hanafia Lijaya.

KSM memiliki modal dasar sebanyak 500 ribu lembar saham seharga Rp 1.000.000, Dengan begitu, jumlah modal dasar KSM mencapai Rp 500 miliar. Sementara itu, modal yang ditempatkan perusahaan hanya 200 ribu lembar saham atau Rp 200 miliar.

Berikut rincian pemilik saham perusahaan:

• PT Dua Delapan Kawei 80 ribu lembar saham, senilai Rp 80 miliar
• PT Jaya Bangun Makmur 60 ribu lembar saham, senilai Rp 60 miliar
• Ali Hanafia Lijaya (Komisaris Utama) 20 ribu lembar saham, senilai Rp 20 miliar
• PT Rowan Sukses Investama 20 ribu lembar saham, senilai Rp 20 miliar
• PT Tambang Energi Sejahtera 20 ribu lembar saham, senilai Rp 20 miliar

Berdasarkan laporan konservasi triwulan IV 2024, KSM memiliki persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan pada 2022, tepatnya  No. 289 Tahun 2013, 20 Desember 2022. Di bulan yang sama, perusahaan juga mendapatkan persetujuan FS,  No. T-779/MB.04/MEM.B/2022, 02 Desember 2022.

KSM memiliki IUP operasi untuk bijih nikel dengan kapasitas produksi maksimal sebanyak 2,4 juta metrik ton, sementara itu untuk kapasitas produksi per tahunnya mencapai 1,1 juta metrik ton.

KSM juga sudah mengantongi persetujuan RKAB untuk 2024, ditandai dengan surat T-887/MB.04/DJB.M/2024, 28 Maret 2024. Perusahaan pada 2024 berstatus operasi produksi dengan kepala teknik tambang mereka bernama Suharta.