Bahlil Menghadap Prabowo ke Istana, Lapor Soal Pelaksanaan Sumur Minyak Rakyat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahlil mengatakan salah satu isi pertemuan dengan Prabowo adalah melaporkan progres pelaksanaan program sumur minyak rakyat.

Bahlil menjelaskan pertimbangan utama program sumur rakyat adalah legalisasi penyedotan minyak bumi oleh masyarakat. Menurutnya, sumur tersebut dapat dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, badan usaha milik daerah, dan koperasi.

"Realisasi produksi minyak dari sumur rakyat secara riil pada pekan pertama bulan ini belum kami laporkan ke Presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8).

Bahlil mengatakan total penerima izin dalam program sumur rakyat mencapai 30.000 unit. Ketua Umum Partai Golkar ini menghitung setiap tenaga kerja dalam satu sumur rakyat berpotensi memiliki pendapatan antar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per hari atau Rp 90 juta per bulan. 

Bahlil memperkirakan lapangan kerja yang terbuka akibat program sumur rakyat mencapai 300.000 orang. Dengan demikian, ia berharap perputaran ekonomi di daerah bergeser ke daerah sekitar sumur rakyat.

"Produksi sumur rakyat, dengan asumsi rata-rata terjelek saja sekitar satu sampai tiga barel per hari," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan aturan optimalisasi sumur tua atau sumur masyarakat pada Juni 2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan lifting minyak.

Istilah sumur tua mengacu pada sumur minyak bumi yang dibor sebelum 1970, pernah berproduksi, dan saat ini tidak lagi diusahakan oleh kontraktor aktif. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Penerapan optimalisasi ini diperkuat melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi