Indonesia Berencana Bangun 7 Gigawatt Pembangkit Nuklir hingga 2040

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas mencapai 7 giga watt (GW). Rencana pembangunan ini masuk dalam rumusan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik hingga 2040.

“Ini masih draf, jadi modelingnya masih dalam proses,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, dipantau secara daring pada Selasa (26/8). 

Dia mengatakan rencana pembangunan 7 GW PLTN merupakan kelanjutan dari RUPTL 2025-2034 yang akan membangun dua PLTN berkapasitas masing-masing 250 megawatt. Darmawan menjelaskan dengan adanya rencana pembangunan 7 GW ini, dia memandang perlu adanya pembahasan terkait nuklir yang dimasukkan dalam Undang-Undang sektor Kementerian ESDM secara terpadu. 

“Ini perlu adanya strategi, kebijakan pemerintah, pembangunan kapasitas dari institusi terkait, hingga dukungan politik sebab kedepannya ada perubahan iklim yang memerlukan harga energi yang terjangkau,” ujarnya.

Menurutnya, ketika energi bisa menyentuh  aspek keterjangkauan maka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang masif, termasuk juga menciptakan lapangan kerja, mengundang investasi baru serta mewujudkan kemakmuran rakyat.

“Negara perlu hadir, disini PLN hanyalah perusahaan yang menjalankan tugas dan arahan dari negara," ujarnya.

Dia mengatakan PLN hanya mengoperasionalisasi apapun kebijakan pemerintah. Maka disini perlu pengembangan dan pemanfaatan dari nuklir, karena 500 megawatt dalam RUPTL hanyalah tahap pertama untuk nanti memasuki pembahasan RUPTL hingga 2040 dengan pembangkit nuklir sekitar 7 GW,” ucapnya.

Target Bangun 60 GW hingga 2060

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya berencana membangun sekitar 30 PLTN hingga 2060. Hal ini sesuai dengan target rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang menargetkan terbangunnya pembangkit nuklir berkapasitas total 35 gigawatt (GW). 

“Sampai 2060 itu 35 GW, kalau model land base berarti ada sekitar 30 unit lebih untuk PLTN. Jadi kami bilang soal energi terbarukan, nuklir ini salah satu solusi untuk base load,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi dalam  acara Human Capital Summit 2025, Rabu (4/6).

Selain RUKN, pembangunan PLTN juga masuk dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam RUPTL terbaru, akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing pembangkit sebesar 250 megawatt (MW) di dua lokasi, yakni jaringan atau grid Sumatra bagian Selatan dan grid Kalimantan Barat. 

“Keputusan Pak Menteri ESDM sudah jelas, dua PLTN ini harus on grid pada 2032 sehingga kami saat ini sedang mengejar target tersebut,” ujarnya. 

Eniya menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan RB, dan pihak lainnya untuk persiapan pembentukan nuklir energy program implementation organization atau NEPIO. NEPIO adalah organisasi nasional yang dibentuk untuk mempercepat persiapan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Terbaru, Kementerian ESDM telah menerima proposal pembangunan PLTN dari Kanada dan Rusia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kedua negara tersebut termasuk dalam lima negara yang sudah mengajukan proposal resmi untuk membangun PLTN. 

"Sekarang proposal mereka sedang dipelajari. Sudah bertemu (Kanada dan Rusia)," kata Bahlil di Istana Merdeka. Jakarta pada Senin (25/8).

Menurut Bahlil, pemerintah hingga saat ini belum menentukan pilihan rancangan teknologi nuklir dari negara yang telah mengajukan proposal. Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan pihaknya masih melakukan kajian untuk melihat model PLTN yang relevan bagi Indonesia. 

"Semua rancangannya masih dipelajari," ujarnya.